Pasar Gaduh! Keponakan Prabowo Diisukan Jadi Gubernur BI

Suara.com - Isu yang menyebut Wakil Gubernur Bank Indonesia (BI) Thomas Djiwandono berpeluang menjadi Gubernur BI memicu perhatian pelaku pasar. Analis menilai, apabila pergantian pucuk pimpinan bank sentral dilakukan dalam waktu dekat, kepercayaan investor terhadap independensi BI bisa menjadi sorotan.

Head of Research Kiwoom Sekuritas, Liza Camelia Suryanata, mengatakan wacana penunjukan Thomas Djiwandono berpotensi meningkatkan kekhawatiran pasar, terutama karena dinilai melompati pengalaman dan senioritas Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti.

"Kekhawatiran pasar tentu akan meningkat apabila Thomas Djiwandono kemudian langsung ditunjuk menjadi Gubernur BI, melangkahi pengalaman dan senioritas Destry Damayanti yang merupakan Deputi Gubernur Senior dan secara kelembagaan merupakan figur paling natural untuk memimpin masa transisi," ujar Liza dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/7/2026).

Menurut dia, Thomas baru bergabung dalam jajaran Dewan Gubernur BI beberapa bulan terakhir. Kondisi tersebut dinilai membuat pasar sulit melihat proses pergantian kepemimpinan sebagai suksesi yang berlangsung secara alamiah.

"Secara hukum, penunjukan Thomas mungkin saja sah apabila diusulkan Presiden dan disetujui DPR. Tetapi kita juga harus ingat bahwa legalitas tidak otomatis menghasilkan kredibilitas," katanya.

Liza menilai hubungan keluarga Thomas dengan Presiden Prabowo Subianto, pengalaman yang relatif singkat di bank sentral, serta kemungkinan mengesampingkan Deputi Gubernur Senior dapat memunculkan persepsi bahwa relasi pemerintah dan BI bergeser dari koordinasi kebijakan menjadi kontrol politik.

Ia juga mengingatkan potensi munculnya risiko fiscal dominance, yakni kondisi ketika kebijakan moneter lebih diarahkan untuk mendukung kebutuhan pemerintah, mulai dari menjaga biaya utang negara, memperkuat likuiditas program pemerintah, mendorong pertumbuhan ekonomi, hingga membantu pembiayaan fiskal.

"Kalau itu terjadi, fokus utama BI bisa bergeser. Keputusan moneter tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada inflasi, rupiah, dan stabilitas eksternal, tetapi ikut menyesuaikan diri dengan kebutuhan fiskal dan agenda politik pemerintah," ucapnya.

Menurut Liza, isu yang paling penting bukan semata-mata menyangkut kemampuan calon Gubernur BI, melainkan sejauh mana sosok tersebut mampu mempertahankan independensi bank sentral saat mengambil keputusan.

"Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apakah Gubernur BI berikutnya cukup independen untuk mengatakan 'tidak' kepada Presiden ketika kepentingan stabilitas moneter bertentangan dengan agenda pertumbuhan atau kebutuhan fiskal pemerintah," imbuhnya.

Ia menambahkan, pengunduran diri Perry Warjiyo belum dapat dijadikan bukti bahwa independensi BI telah berkurang. Namun, apabila setelah perubahan tata kelola melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) posisi Gubernur BI diisi oleh sosok yang baru beberapa bulan berada di bank sentral sekaligus memiliki hubungan keluarga dengan Presiden, maka persepsi pasar terhadap independensi BI berpotensi menjadi perhatian serius investor.