Usai Perry Warjiyo Mundur, Saham Perbankan dan Properti Harus Diwaspadai Investor

Suara.com - Investor tetap harus waspada setelah adanya pengumuman Perry Warjiyo mundur dari Gubernur Bank Indonesia. Sebab, beberapa saham-saham akan terpengaruh pada sentimen tersebut.

Head Research Kiwoom Sekuritas, Liza Camelia, mengatakan pengunduran diri Perry memang belum bisa langsung dikaitkan dengan hilangnya independensi BI. Namun, menurutnya, pasar akan lebih memperhatikan arah kebijakan moneter setelah pergantian gubernur BI.

"Saya melihat pengunduran diri Perry Warjiyo ini sebagai ujian nyata terhadap independensi Bank Indonesia (BI) setelah P2SK, terutama setelah revisi terbaru pada 2026. Pengunduran diri Perry sendiri tentu belum bisa langsung dianggap sebagai bukti adanya intervensi. Tapi menurut saya, P2SK memang membuat pagar antara BI, pemerintah, dan DPR jadi jauh lebih tipis," ujar Liza Camelia di Jakarta, Senin (27/7/2026).

Ia menjelaskan, investor perlu mencermati bagaimana independensi BI dijalankan dalam praktik, bukan hanya melihat aspek hukum yang menyatakan bank sentral tetap independen.

"Jadi, saya tidak akan langsung mengatakan bahwa pengunduran diri Perry adalah akibat efek implementasi P2SK. Namun, P2SK telah menciptakan institutional setting yang membuat political influence terhadap BI menjadi lebih mudah masuk, lebih luas, dan pada saat yang sama lebih sulit dibuktikan," katanya.

Menurut Liza, perhatian investor sebaiknya tidak hanya tertuju pada pengunduran diri Perry, tetapi juga kepada sosok yang akan memimpin BI secara definitif. Kredibilitas gubernur baru akan menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan pasar terhadap arah kebijakan moneter.

Ia mengingatkan, sektor perbankan menjadi salah satu yang paling sensitif terhadap perubahan ekspektasi suku bunga maupun stabilitas nilai tukar. Di sisi lain, sektor properti juga berpotensi terdampak karena sangat bergantung pada arah kebijakan bunga acuan.

Dengan begitu, saham-saham perbankan dan properti wajib dipantau paara investor.

"Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apakah Gubernur BI berikutnya cukup independen untuk mengatakan 'tidak' kepada Presiden ketika kepentingan stabilitas moneter bertentangan dengan agenda pertumbuhan atau kebutuhan fiskal pemerintah," ujar Liza.

Lebih lanjut, ia menilai risiko yang paling perlu diwaspadai investor adalah munculnya fiscal dominance, yakni ketika kebijakan moneter mulai diarahkan untuk mendukung kebutuhan fiskal pemerintah.

"Risiko yang paling perlu kita waspadai adalah fiscal dominance. Ini terjadi ketika kebijakan moneter secara perlahan semakin diarahkan untuk bantu kebutuhan pemerintah, misalnya menekan biaya utang negara, menjaga likuiditas program pemerintah, mempercepat pertumbuhan, atau mendukung pembiayaan fiskal," jelasnya.