Anggaran MBG Menyusut Jadi Rp240,2 Triliun, Sasaran Berkurang 10,8 Juta

Suara.com - Pemerintah resmi telah merancang penyesuaian alokasi dana untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tertuang di dalam dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk tahun anggaran 2027.

Berdasarkan postur anggaran terbaru tersebut, pemerintah memangkas alokasi dana program MBG menjadi Rp240,2 triliun. Angka yang ditetapkan ini tercatat lebih rendah apabila dibandingkan dengan postur anggaran MBG pada tahun 2026 yang sebelumnya menyentuh angka Rp268 triliun.

Selain penyesuaian pada sisi nominal anggaran, pemerintah juga melakukan rasionalisasi terhadap jumlah target penerima manfaat dari program pemenuhan gizi ini. Untuk pelaksanaan pada tahun 2027 mendatang, program MBG diproyeksikan akan menjangkau sebanyak 72,1 juta jiwa penerima manfaat.

Target demografis ini mengalami penurunan dari proyeksi sasaran pada tahun 2026 yang sebelumnya dipatok pada angka 82,9 juta penerima. Jika dikalkulasikan secara persentase, terdapat pemangkasan anggaran sekitar 10,4 persen atau setara dengan Rp27,8 triliun, yang berjalan beriringan dengan penyusutan jumlah sasaran penerima sekitar 13 persen atau berkurang sebanyak 10,8 juta jiwa.

Meskipun terdapat penyesuaian angka dan target sasaran, pemerintah menegaskan bahwa esensi dan tujuan utama dari program MBG tidak mengalami pergeseran.

Kebijakan afirmatif ini tetap diarahkan secara presisi untuk menjamin pemenuhan kebutuhan gizi harian masyarakat dari berbagai lapisan rentan.

Fokus utamanya mencakup kelompok balita, anak-anak pada usia sekolah, hingga kelompok perempuan yang berstatus sebagai ibu hamil dan ibu menyusui di seluruh penjuru Tanah Air.

"Pada Tahun 2027, program MBG direncanakan sebesar Rp240.201,5 miliar untuk 72,1 juta penerima manfaat," demikian bunyi keterangan dalam buku 2 nota keuangan RAPBN 2027, dikutip Rabu (19/8/2026).

Dalam skema pelaksanaannya untuk ekosistem pendidikan, program MBG akan didistribusikan melalui skema pemberian makanan padat gizi beserta susu gratis yang akan disalurkan langsung ke sekolah-sekolah umum maupun institusi pendidikan keagamaan seperti pesantren.

Pemerintah memposisikan program ini lebih dari sekadar bantuan sosial, melainkan sebagai bentuk investasi jangka panjang yang krusial terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.

Di sektor kesehatan publik, intervensi gizi melalui program MBG difokuskan secara khusus untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Langkah afirmatif ini didesain sedemikian rupa untuk memperkuat pondasi kesehatan pada masa krusial 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Berdasarkan rincian target spesifik pada tahun 2027, bantuan makan bergizi ini akan disalurkan kepada 3,4 juta ibu hamil, 2 juta ibu menyusui, serta 6,2 juta anak balita.

Upaya ini diintegrasikan secara penuh dengan misi besar pemerintah dalam mempercepat agenda penurunan angka prevalensi stunting nasional. Melalui dukungan APBN, pemerintah berupaya keras memastikan terpenuhinya berbagai intervensi gizi, baik yang bersifat spesifik maupun sensitif, agar tepat sasaran kepada kelompok yang paling membutuhkan.

Guna memastikan standar operasional berjalan optimal, pemerintah juga telah merancang pembenahan sistemik di lapangan. Seluruh infrastruktur pendukung, khususnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), akan ditata ulang secara komprehensif.

Penataan ini mencakup mandat penerapan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi sebagai syarat mutlak untuk menjamin kualitas, kebersihan, dan keamanan makanan sebelum sampai ke tangan penerima manfaat.

Tidak hanya itu, pemerintah juga akan melakukan refocusing terhadap basis data penerima, merumuskan survei status gizi secara berkala, serta membentuk sebuah command centre atau pusat komando terpadu untuk meningkatkan efisiensi koordinasi lintas sektor dan kementerian.

Dari kacamata pemberdayaan ekonomi domestik, realisasi operasional program MBG di lapangan memberikan penekanan yang sangat kuat pada utilisasi komoditas pangan lokal.

Rantai pasok program ini dirancang untuk menyerap hasil panen petani setempat dan melibatkan secara langsung partisipasi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Keterlibatan sektor akar rumput ini diharapkan mampu menjaga ketersediaan bahan baku segar sekaligus menggerakkan roda ekonomi kerakyatan di tingkat daerah.

"Pelaksanaan MBG juga mengikutsertakan UMKM lokal khususnya yang bergerak dalam sektor makanan dan minuman (food and beverage) sebagai mitra dalam penyediaan makanan bergizi," tulis dokumen itu.