- Presiden ASPIRASI Mirah Sumirat meminta evaluasi total pemerintah terkait ancaman hilangnya bansos akibat klasifikasi desil pada Senin (24/8/2026).
- ASPIRASI menilai perubahan kenaikan desil yang tidak sesuai kondisi lapangan dapat menyebabkan kesalahan pengecualian bagi warga miskin.
- ASPIRASI mendorong penghentian penetapan desil serta penggantian data sosial ekonomi yang lebih transparan dan objektif.
Suara.com - Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) menyoroti potensi masyarakat miskin kehilangan bantuan sosial (bansos) akibat klasifikasi desil. Pemerintah diminta segera melakukan evaluasi total agar tak ada warga miskin yang kehilangan haknya.
Presiden ASPIRASI, Mirah Sumirat, menilai klasifikasi desil tidak selalu mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pasalnya, terdapat keluhan warga yang mengaku penghasilan, pekerjaan, dan jumlah tanggungan mereka tidak berubah, tetapi posisi desil justru naik.
Mirah mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah karena perubahan desil dapat berdampak pada status masyarakat sebagai penerima bantuan sosial.
"Bagaimana mungkin masyarakat yang kehidupannya tidak semakin sejahtera justru dikategorikan lebih mampu?" ujar Mirah kepada wartawan, Senin (24/8/2026).
Mirah mengatakan, pemerintah memang membutuhkan data yang akurat untuk memastikan program perlindungan sosial tepat sasaran.
Namun, akurasi data tidak cukup hanya mengandalkan sistem klasifikasi apabila tidak mampu menggambarkan kondisi masyarakat di lapangan.
"Jangan sampai rakyat miskin kalah oleh angka dan kalah oleh sistem," ucapnya.
Menurut Mirah, seorang buruh dengan penghasilan tetap belum tentu memiliki kemampuan ekonomi yang sama ketika biaya hidup terus meningkat.
Ia mencontohkan pekerja yang harus menghadapi kenaikan biaya kontrakan, transportasi, makanan, pendidikan anak, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya.
Jika pendapatan tidak bertambah sementara beban hidup meningkat, kemampuan ekonomi keluarga justru semakin tertekan.
Karena itu, Mirah menilai kondisi ekonomi masyarakat perlu dilihat secara lebih menyeluruh, termasuk pendapatan dan besarnya beban yang harus ditanggung untuk mempertahankan kehidupan keluarga.
"Rakyat tidak hidup di dalam spreadsheet. Rakyat hidup dalam kenyataan," imbuhnya.
ASPIRASI bahkan mendorong agar penetapan masyarakat berdasarkan desil dihentikan dan diganti dengan penyajian data sosial-ekonomi yang lebih transparan, objektif, dan terukur.
Menurutnya, pemerintah perlu menunjukkan kondisi ekonomi masyarakat secara lebih rinci, mulai dari pendapatan, jumlah tanggungan, pengeluaran rumah tangga, biaya hidup di wilayah tempat tinggal, kondisi pekerjaan, hingga kebutuhan dasar keluarga.