Bahlil Tantang Swasta Garap PLTS Rp1.140 Triliun, Kalau Tak Kompetitif Danantara Turun Tangan

Suara.com - Pemerintah menyiapkan proyek energi raksasa senilai lebih dari Rp1.140 triliun melalui pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 Gigawatt-peak (GWp). Namun, proyek jumbo ini bukan sekadar agenda transisi energi. Pemerintah juga membuka pertarungan bagi pengembang listrik swasta untuk memperebutkan proyek tersebut.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan kebutuhan investasi untuk membangun PLTS 100 GWp diperkirakan mencapai USD73 miliar atau setara lebih dari Rp1.140 triliun.

"Total investasinya dari 100 gigawatt adalah kurang lebih sekitar USD73 miliar, atau setara dengan Rp1.140 triliun lebih," ujar Bahlil saat peluncuran program PLTS 100 GWp yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto di Monumen Operasi Gilimanuk, Jembrana, Bali, Selasa (25/8/2026).

Besarnya kebutuhan investasi tersebut membuat pemerintah tidak akan mengerjakan seluruh proyek menggunakan anggaran negara. Skema utama yang disiapkan adalah melibatkan Independent Power Producer (IPP) atau pengembang listrik swasta melalui tender kompetitif.

Bahlil menegaskan pemerintah akan memberikan kesempatan kepada swasta apabila mampu menawarkan harga listrik yang kompetitif.

Namun, apabila tidak ada pengembang yang bersedia masuk dengan harga yang dinilai kompetitif, pemerintah menyiapkan opsi lain. Proyek tersebut dapat diambil alih pemerintah dan dikerjakan melalui Danantara dengan skema pembiayaan yang diarahkan agar tetap efisien dan terjangkau.

"Kalau harganya kompetitif kita kasih IPP. Kalau tidak kompetitif dan tidak ada yang mau, maka kita akan ambil alih untuk dikerjakan oleh pemerintah lewat Danantara dengan pembiayaan yang sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden yang efisien, efektif, dan terjangkau," kata Bahlil.

Skema tersebut membuat proyek PLTS 100 GWp berpotensi menjadi salah satu proyek energi terbesar yang mempertemukan kepentingan investasi swasta dengan peran pemerintah melalui Danantara.

Selain membuka peluang investasi jumbo, pemerintah membidik penghematan biaya energi. Bahlil menyebut pengembangan PLTS 100 GWp diproyeksikan mampu memberikan efisiensi terhadap beban subsidi energi hingga Rp73,9 triliun setiap tahun.

Dengan demikian, proyek tersebut tidak hanya diarahkan untuk menambah kapasitas pembangkit energi terbarukan, tetapi juga menjadi instrumen pemerintah untuk menekan biaya energi dalam jangka panjang.

Program ini juga diproyeksikan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, mencapai 5,52 juta orang.

Dari sisi lingkungan, kapasitas PLTS tersebut diperkirakan mampu menurunkan emisi hingga 140 juta ton CO2 setiap tahun. Pengurangan emisi itu juga disebut memiliki nilai ekonomi karbon mencapai Rp6,31 triliun.

Pemerintah kini mulai masuk ke tahap awal implementasi program tersebut. Sebanyak 14 proyek PLTS dengan total kapasitas 5,3 GWp mulai dibangun di enam provinsi.

Proyek perdana itu tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau.

Bali menjadi salah satu wilayah dengan proyek terbesar. Pemerintah membangun PLTS berkapasitas 1.000 MW yang dilengkapi sistem penyimpanan energi berbasis baterai atau Battery Energy Storage System (BESS).

Pembangunan tersebut memanfaatkan lahan negara dan diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).

Bahlil mengatakan PLTS 1.000 MW di Bali nantinya dapat menghemat penggunaan solar yang selama ini digunakan PLN.

"Khusus untuk Bali, penggunaan 1.000 megawatt ini mampu menghemat 0,6 juta kiloliter solar yang selama ini digunakan untuk PLTD oleh PLN," ujarnya.