Di Balik Cerita BGN Pindah ke Telkom: Tidak Ada Uang Sewa? Berkeliling, Memfoto dan Mengambil AC!

Suara.com - Rencana pemindahan kantor Badan Gizi Nasional (BGN) ke Gedung Graha Merah Putih (GMP) milik Telkom di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan menimbulkan penolakan internal. Bukan lagi sekadar soal siapa yang menempati gedung, polemik kini merembet ke persoalan aset dan barang inventaris yang selama ini digunakan pegawai Telkom.

Sumber Suara.com yang mengetahui persoalan tersebut mengatakan, sejumlah barang yang berada di dalam gedung mulai diberi tanda dan didata. Barang yang dimaksud antara lain pendingin ruangan (AC), kulkas, microwave, meja kerja hingga berbagai perlengkapan lainnya.

"Sejumlah barang seperti pendingin ruangan (AC), kulkas, microwave, meja kerja hingga berbagai perlengkapan lainnya diminta jangan dibawa oleh pegawai Telkom," kata sumber itu, Selasa (8/9/2026).

Dikatakan tim BGN disebut telah mulai melakukan survei dengan berkeliling ke sejumlah lantai Gedung Graha Merah Putih. Mereka disebut melakukan pendataan dan mengambil foto berbagai fasilitas yang berada di dalam gedung.

Bahkan, sumber tersebut menyebut proses pendataan tidak hanya menyasar fasilitas umum, tetapi juga ruang kerja dan fasilitas operasional lainnya, termasuk command center hingga meja kerja pegawai.

Dia mengaku bingung dan bertanya mengenai status kepemilikan barang-barang yang selama ini menjadi bagian dari inventaris Telkom dan bagaimana mekanisme pengalihannya ketika gedung tersebut nantinya digunakan BGN.

"Kita bingung, kita dipaksa untuk pindah, sementara para petinggi kita manut saja," katanya.

Rencana BGN menempati Graha Merah Putih sebelumnya telah dikonfirmasi langsung oleh Kepala BGN Sudaryono.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI pada Kamis (3/9/2026), Sudaryono mengatakan BGN tengah berkoordinasi dengan Danantara terkait rencana tersebut.

"Betul, Pak, ini sedang koordinasi dengan Danantara dan dalam waktu dekat ini Badan Gizi Nasional akan menduduki Gedung Graha Merah Putih yang saat ini menjadi kantor Telkom," ujar Sudaryono.

Jika tidak ada kendala, perpindahan tersebut ditargetkan berlangsung dalam satu hingga dua bulan.

Namun, perpindahan BGN tersebut otomatis membuat pegawai Telkom yang saat ini bekerja di Graha Merah Putih harus bergeser.

Sudaryono mengatakan para pegawai Telkom akan dipindahkan ke gedung Telkom lain yang berada di sebelah Graha Merah Putih.

"Orang yang menempati Gedung Graha Merah Putih itu akan menempati gedung Telkom yang di sebelahnya, gedung yang lebih tinggi lagi," kata Sudaryono.

Di sinilah persoalan mulai menjadi perhatian pekerja. Sebab, perpindahan tidak hanya berarti memindahkan meja dan orang dari satu gedung ke gedung lainnya. Ada sistem kerja, fasilitas, peralatan, hingga biaya penyesuaian yang ikut terdampak.

Surat Terbuka Pegawai Telkom Beredar

Di tengah proses tersebut, sebuah surat terbuka yang mengatasnamakan kelompok pekerja yang terdampak beredar di media sosial, khususnya X.

Surat itu ditujukan kepada para pemegang saham Telkom Indonesia. Isinya mempertanyakan rencana pengalihan penggunaan aset Graha Merah Putih yang dinilai menyisakan sejumlah pertanyaan mengenai tata kelola dan akuntabilitas.

Para pekerja menegaskan bahwa surat tersebut bukan bentuk penolakan terhadap BGN ataupun manajemen Telkom. Mereka juga tidak mempersoalkan optimalisasi aset selama dilakukan dengan perhitungan yang transparan.

Yang dipersoalkan adalah konsekuensi ekonomi dan operasional yang muncul dari kebijakan tersebut.

Menurut mereka, Telkom tidak sekadar memiliki gedung dan aset yang tercatat dalam laporan keuangan. Di dalamnya terdapat manusia, sistem kerja, fungsi operasional, serta produktivitas yang telah dibangun selama bertahun-tahun.

Ketika aset yang masih aktif digunakan dialihkan untuk kepentingan lain, para pekerja menilai terdapat biaya yang tidak selalu terlihat dalam laporan keuangan.

Mulai dari biaya perpindahan, penyesuaian lingkungan kerja, potensi gangguan operasional hingga opportunity cost akibat perubahan sistem kerja.

Dengan kata lain, pertanyaan utamanya bukan hanya berapa harga sewa gedung tersebut, tetapi apakah seluruh biaya dan konsekuensi dari pemindahan sudah dihitung secara menyeluruh.

Kepala BGN, Sudaryono memastikan penggunaan Graha Merah Putih tidak dilakukan secara cuma-cuma. BGN tetap akan membayar biaya sewa gedung.

Namun, nilai sewanya disebut tidak akan besar karena transaksi dilakukan antar-entitas pemerintah.

"Skemanya, kalau nggak salah ada sewanya kan. Kalau nggak salah gitu ya. Soalnya aku tanya sama Kemenko Pangan kan juga menempati Graha Mandiri itu ada. Ada biasa, tapi nggak besar lah karena kan sama-sama pemerintahan," ujar Sudaryono.

Namun, ketika biaya sewa relatif murah, muncul pertanyaan lain. Bagaimana menghitung biaya ekonomi dari pemindahan pegawai dan perubahan fasilitas kerja yang sebelumnya digunakan Telkom?

Sumber Suara.com mengatakan bahwa BGN tidak mengeluarkan uang sepersenpun atas rencana aset yang akan dipakai tersebut. "Dia (BGN) tidak menyewa, dia hanya menempati," katanya.

Inilah yang menjadi salah satu perhatian kelompok pekerja.

Manajemen Telkom melalui Direktur Utama PT Telkom Landmark Tower (TLT) Suratman sebelumnya menyatakan bahwa rencana tersebut merupakan bagian dari optimalisasi aset.

Menurut Suratman, langkah tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab TLT sebagai perusahaan pengelola properti di lingkungan TelkomGroup untuk meningkatkan produktivitas dan nilai ekonomi aset.

"Kegiatan ini merupakan bagian dari program konsolidasi dan efisiensi ruang kerja yang memang sudah berjalan di lingkungan TelkomGroup," ujar Suratman dalam keterangan tertulis, Kamis (3/9/2026).

Ia mengatakan seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan dilakukan secara bertahap dan terukur.

Telkom juga memastikan langkah tersebut tidak akan mengganggu operasional layanan kepada pelanggan maupun hubungan kerja karyawan.

Selain itu, Telkom menyatakan akan menjaga kepastian dan keberlangsungan kegiatan tenant yang saat ini menempati gedung-gedung milik perusahaan.

"Setiap proses akan dilakukan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan tata kelola perusahaan," katanya.

Polemik menjadi semakin sensitif ketika proses pendataan fasilitas di Graha Merah Putih mulai dikaitkan dengan status inventaris.

Sebab, barang seperti AC, kulkas, microwave, meja kerja dan peralatan operasional bukan sekadar benda yang berada di dalam gedung. Barang-barang tersebut merupakan aset yang memiliki status kepemilikan dan pencatatan dalam sistem perusahaan.

Terlebih Telkom merupakan perusahaan terbuka yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Karena itu, pengelolaan aset tidak hanya menyangkut hubungan antara Telkom dan pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan pemegang saham.

Kelompok pekerja dalam surat terbukanya meminta persoalan tersebut dilihat dari perspektif tata kelola yang lebih luas.

Mereka menilai publik dan investor berhak mengetahui bagaimana konsekuensi jangka panjang dari keputusan tersebut dihitung, apakah skema tersebut benar-benar paling optimal secara ekonomi dan strategis, serta bagaimana dampaknya terhadap operasional Telkom.