Apa Salah Purbaya hingga Dipecat Lewat Panggilan Telepon?

Suara.com - Purbaya Yudhi Sadewa hanya sekitar satu tahun menjabat sebagai Menteri Keuangan. Pada Senin (14/9/2026), Presiden Prabowo Subianto tiba-tiba mencopotnya dan menunjuk Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebagai penggantinya.

Pergantian tersebut mengejutkan. Pasalnya, Purbaya masih menjalankan tugasnya pada Senin pagi. Ia bahkan menghadiri rapat bersama Komite IV DPD RI untuk membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Beberapa jam kemudian, posisinya sudah berpindah tangan. Purbaya disebut mendapat informasi mengenai pencopotannya melalui panggilan telepon.

Lantas, apa sebenarnya yang membuat Purbaya dicopot?

Kebijakan Likuiditas

Sejak awal menjabat, Purbaya dikenal mendorong Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar lebih agresif menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.

Salah satu kebijakan yang paling banyak mendapat perhatian adalah penempatan dana pemerintah dalam jumlah besar di perbankan. Kebijakan tersebut ditujukan untuk memperkuat likuiditas bank sehingga mampu meningkatkan penyaluran kredit dan mendorong aktivitas ekonomi.

Pada 2025, pemerintah menempatkan Rp200 triliun di lima bank. Kebijakan serupa kemudian berkembang dengan tambahan penempatan dana hingga ratusan triliun rupiah.

Purbaya meyakini tambahan likuiditas tersebut dapat mendorong perbankan meningkatkan penyaluran kredit. Namun, pendekatan tersebut juga memunculkan perdebatan mengenai koordinasi antara kebijakan fiskal pemerintah dan kebijakan moneter Bank Indonesia.

Purbaya bahkan beberapa kali menyampaikan pandangan yang cukup keras mengenai kondisi likuiditas perbankan dan kebijakan Bank Indonesia.

Ia juga mendorong pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk memperkuat likuiditas. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi mendorong pertumbuhan kredit hingga di atas 20%.

Defisit APBN Mendekati Batas

Faktor lain yang menjadi sorotan adalah kekhawatiran terhadap disiplin fiskal.

Secara kasat mata, kondisi APBN ketika Purbaya dicopot belum menunjukkan kegagalan. Hingga Agustus 2026, defisit APBN tercatat sekitar 0,9% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Namun, Purbaya memproyeksikan defisit APBN 2026 dapat mencapai sekitar Rp734,3 triliun atau 2,85% terhadap PDB.

Angka tersebut masih berada di bawah batas defisit 3% yang ditetapkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Meski demikian, posisinya semakin mendekati batas yang selama ini menjadi salah satu jangkar kredibilitas fiskal Indonesia.

Sejumlah pihak juga menyoroti kekhawatiran pasar terhadap defisit, arah kebijakan fiskal yang dinilai sulit diprediksi, serta sejumlah langkah Purbaya yang dianggap berpotensi meningkatkan ketidakpastian bagi investor.

Polemik Rp120 Triliun Danantara

Persoalan lain muncul dari rencana pemerintah menarik Rp120 triliun dari Danantara untuk ditempatkan sebagai cadangan fiskal.

Purbaya sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah akan menarik dana tersebut dari Danantara. Ia juga menyebut keputusan itu merupakan hasil rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo.

Namun, rencana tersebut kemudian menuai polemik. Mekanisme pembagian laba Danantara tidak sesederhana mengambil keuntungan perusahaan lalu memasukkannya ke dalam APBN.

Sumber Suara.com yang mengetahui persoalan tersebut menyebut terdapat perdebatan mengenai dasar hukum, kebutuhan pencadangan risiko investasi, hingga posisi dana Danantara sebelum dapat disetorkan kepada negara.

Polemik tersebut menjadi perhatian karena berlangsung hanya beberapa hari sebelum Purbaya dicopot dari jabatan Menteri Keuangan.

Kepercayaan Investor

Pergantian Purbaya juga terjadi ketika pemerintah menghadapi tantangan menjaga kepercayaan investor terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia.

Sejumlah analisis melihat pergantian tersebut sebagai upaya pemerintah memulihkan kepercayaan pasar. Di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa kebijakan Purbaya yang dianggap terlalu longgar dan sulit diprediksi dapat meningkatkan ketidakpastian bagi investor.

Namun, seluruh persoalan ekonomi Indonesia tentu tidak bisa dibebankan kepada Purbaya.

Tekanan terhadap rupiah, kebutuhan belanja pemerintah, program-program besar pemerintahan Prabowo seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, kondisi ekonomi global, serta keseluruhan kebijakan pemerintah turut menentukan kondisi fiskal dan pasar keuangan.

Konflik Internal Kemenkeu

Di luar persoalan kebijakan ekonomi, Purbaya ternyata juga menghadapi persoalan di internal Kementerian Keuangan.

Sumber Suara.com yang mengetahui persoalan tersebut menyebut sejumlah petinggi Kementerian Keuangan disebut-sebut menjadi salah satu motor di balik pergantian Purbaya.

Masalah ini disebut mengemuka setelah Purbaya melakukan mutasi besar-besaran terhadap ratusan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan pada Kamis (10/9/2026), terutama di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Kedua institusi tersebut memang tengah menjadi sorotan karena menghadapi berbagai persoalan.

Menurut sumber tersebut, kebijakan mutasi Purbaya mendapat penolakan dari sejumlah pejabat di bawahnya, termasuk Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dan Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budhi Utama.

Keduanya disebut tidak menyukai langkah mutasi yang dilakukan Purbaya. Bimo dan Djaka juga dikenal sebagai pejabat yang dipilih dan dipercaya Presiden Prabowo.

"Pak Bimo sendiri meminta para pegawai pajak untuk tidak menghiraukan langkah Purbaya, dan meminta para pegawainya bekerja seperti biasanya saja," kata sumber tersebut.

Penolakan itu disebut kemudian meluas ke sejumlah pegawai Kementerian Keuangan, termasuk kelompok yang oleh sumber tersebut disebut sebagai "Geng SMI", merujuk pada mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Ini semua bermula karena tidak ada kenyamanan setelah Pak Purbaya melakukan mutasi pada pekan lalu," ujar sumber tersebut.

Berusaha Menghapus Jejak Sri Mulyani

Sumber tersebut juga mengklaim bahwa sejak mulai menjabat Menteri Keuangan pada 8 September 2025, Purbaya berencana menghapus pengaruh Sri Mulyani dari tubuh Kementerian Keuangan.

Langkah tersebut disebut dilakukan secara masif, termasuk dengan mencopot sejumlah pejabat yang dianggap dekat dengan Sri Mulyani.

Dua di antaranya adalah Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu serta Direktur Jenderal Anggaran Luky Alfirman.

Febrio merupakan salah satu pejabat yang kariernya menanjak pada era Sri Mulyani. Pada 23 Mei 2025, ia ditunjuk sebagai Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan.

Sementara itu, Luky ditunjuk sebagai Dirjen Anggaran pada Mei 2025 setelah Isa Rachmatarwata terseret kasus korupsi Jiwasraya.

Menurut sumber tersebut, pencopotan kedua pejabat itu bahkan membuat Suahasil Nazara yang saat itu menjabat Wakil Menteri Keuangan harus meminta maaf kepada Febrio dan Luky.

"Semua orang yang dekat dengan SMI mau dihilangkan oleh Purbaya, termasuk Pak Febrio dan Luky. Bahkan Pak Sua (Suahasil Nazara) harus minta maaf kepada kedua orang ini," kata sumber tersebut.

Sumber yang sama mengatakan Suahasil juga sempat berencana diganti oleh Purbaya. Namun, rencana tersebut disebut tidak dapat dilakukan karena membutuhkan Keputusan Presiden.

Suahasil Buka Suara

Setelah ditunjuk menggantikan Purbaya, Suahasil belum memberikan sinyal apakah akan membatalkan perombakan yang dilakukan pendahulunya.

Ia mengatakan keputusan terkait mutasi tersebut akan dikaji berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan yang menjadi dasar pelantikan.

"Nanti kita lihat, tapi kemarin memang ada pelantikan minggu lalu, dan tentu nanti kita akan lihat pelantikan seperti apa, Keputusan Menteri Keuangannya seperti apa, dan kita akan tindak lanjuti dari situ," kata Suahasil di Istana Negara, Senin (14/9/2026).

Ketika ditanya apakah pencopotan Purbaya berkaitan dengan persoalan internal di Kementerian Keuangan, Suahasil hanya memberikan jawaban singkat.

"Aman-aman saja," ujarnya.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudistira melihat persoalan koordinasi internal sebagai salah satu faktor penting di balik pergantian Purbaya.

Menurut Bhima, terdapat perbedaan pandangan antara Purbaya dan jajaran DJP, terutama terkait pergantian pejabat eselon II serta kebijakan penahanan restitusi pajak.

Restitusi yang awalnya ditahan untuk pemeriksaan pada sektor sumber daya alam disebut kemudian meluas ke sektor lain. Kondisi tersebut dinilai membuat sebagian pelaku usaha tidak nyaman.

"Persoalan reshuffle Purbaya ini dimulai dari koordinasi internal yang bermasalah," kata Bhima kepada Suara.com.

Mengapa Suahasil?

Pilihan Prabowo terhadap Suahasil Nazara juga memberikan sinyal tersendiri.

Suahasil bukan nama baru di Kementerian Keuangan. Ia telah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak 2019 dan memiliki latar belakang teknokrat dengan pengalaman panjang dalam kebijakan fiskal.

Setelah dilantik sebagai Menteri Keuangan, Suahasil menegaskan pentingnya menjaga kesehatan serta kredibilitas APBN.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming juga menyebut pengalaman dan kompetensi Suahasil diharapkan dapat memperkuat tata kelola keuangan negara.