Pabrik Tua Bikin Pupuk Makin Mahal, Pupuk Indonesia Tekor Rp9,99 Triliun

Suara.com - PT Pupuk Indonesia (Persero) menghadapi persoalan efisiensi produksi pupuk. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan konsumsi gas pabrik amonia milik perusahaan jauh di atas benchmark industri global.

Berdasarkan laporan BPK yang dikutip Senin (21/9/2026) rata-rata konsumsi gas mencapai 38,25 MMBTU per ton amonia, sementara benchmark global berada di 33,55 MMBTU. Tingginya konsumsi disebabkan usia pabrik yang sudah tua, pemeliharaan yang tidak memadai, serta tingginya downtime.

"Kondisi tersebut membuat biaya produksi pupuk membengkak," tulis laporan lembaga itu.

BPK menghitung ketidakefisienan pabrik amonia sepanjang 2023 hingga semester I 2025 telah meningkatkan biaya produksi hingga US$597,68 juta atau sekitar Rp9,99 triliun.

"BPK merekomendasikan Pupuk Indonesia mengevaluasi pabrik yang boros energi serta menyusun rencana revitalisasi dan investasi untuk mengganti fasilitas yang sudah tidak efisien," katanya.

Sementara itu Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia, Yehezkiel Adiperwira mengatakan pihaknya menghormati temuan dan rekomendasi BPK, serta terus melakukan perbaikan untuk meningkatkan efisiensi operasional.

"Terkait tingginya konsumsi gas yang dipengaruhi usia pabrik, hal tersebut telah direspons oleh pemerintah melalui penerbitan Perpres 113/2025 yang mendorong efisiensi sekaligus membuka ruang bagi Pupuk Indonesia untuk melakukan revitalisasi industri pupuk nasional," kata Yehezkiel kepada Suara.com.

Menurutnya, melalui program revitalisasi, Pupuk Indonesia secara bertahap melakukan peremajaan dan pembangunan pabrik baru untuk meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing industri pupuk nasional. Salah satu hasilnya terlihat pada Revamping Ammonia Pabrik-2 Pupuk Kalimantan Timur pada tahun 2026 yang berhasil menurunkan konsumsi gas sekitar 4 MMBTU per ton amonia dan diproyeksikan menghasilkan efisiensi biaya produksi sekitar Rp 228 miliar per tahun.

"Ke depan, Pupuk Indonesia akan terus melanjutkan program revitalisasi untuk meningkatkan efisiensi operasional sekaligus menjaga keberlanjutan pasokan pupuk nasional dalam mendukung ketahanan pangan," katanya.

Masalah yang dihadapi Pupuk Indonesia tak berhenti di sisi produksi. BPK juga menemukan pupuk bersubsidi sebanyak 23.152,39 ton tidak dapat disalurkan akibat perbedaan pencatatan dengan stok fisik di tingkat distributor dan penerima.

Kelemahan pengendalian stock opname dan sistem aplikasi tersebut menyebabkan perusahaan mengalami kerugian Rp103,87 miliar.

Secara keseluruhan, pemeriksaan BPK menemukan 19 temuan dengan permasalahan ketidakpatuhan Rp108,83 miliar, ketidakhematan Rp257,29 miliar, ketidakefisienan Rp12,96 triliun, serta 12 permasalahan ketidakefektifan.