Kemenperin Siapkan 11 Ribu Kapasitas Pelatihan Vokasi untuk Pekerja Migran

Suara.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyiapkan kapasitas pelatihan vokasi hingga 11 ribu peserta per tahun untuk meningkatkan keterampilan calon pekerja migran Indonesia. 

Menteri Perindustrian, Muhammad Sarmuji mengatakan, fasilitas pendidikan dan pelatihan vokasi milik 

Kemenperin dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil di pasar internasional. Fasilitas tersebut mencakup balai diklat industri, politeknik, sekolah menengah kejuruan (SMK), hingga akademi komunitas.

"Ini menunjukkan komitmen dua kementerian untuk saling bersinergi dan saling menguatkan dengan satu tujuan, yaitu membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dalam Kabinet saat ini, kita tidak mengedepankan ego sektoral, tetapi saling mengisi dan memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing kementerian," kata Sarmuji di Balai Diklat Industri Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Kapasitas pelatihan tersebut menjadi peluang untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja Indonesia yang memenuhi kualifikasi pasar global. Sebab, kerja sama pelatihan antara Kemenperin dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) pada 2026 baru mencakup sekitar 1.066 peserta.

Kedua kementerian pun memperbarui nota kesepahaman (MoU) untuk memperluas cakupan sektor pelatihan. Dengan demikian, penyiapan calon pekerja migran tidak hanya berfokus pada manufaktur, tetapi juga dapat memanfaatkan berbagai bidang keahlian yang tersedia di lembaga pendidikan vokasi Kemenperin.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Menteri P2MI atas kerja sama yang sudah terbangun selama ini dan akan terus kita kuatkan. Bahkan, kita melakukan adendum MoU karena ingin memperluas kerja sama, meliputi lebih banyak sektor yang dapat kita siapkan melalui balai diklat industri," ungkapnya.

Sarmuji menilai, peningkatan keterampilan tenaga kerja menjadi penting di tengah perubahan kebutuhan industri akibat perkembangan teknologi. 

Meski industri pengolahan nasional menyerap lebih dari 20 juta tenaga kerja, penggunaan teknologi dalam proses produksi turut mengubah kebutuhan kompetensi dan pola penyerapan tenaga kerja.

Di sisi lain, Indonesia memiliki bonus demografi yang dapat dimanfaatkan untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja di negara-negara yang mengalami penurunan jumlah penduduk usia produktif. 

Namun, potensi tersebut perlu diimbangi dengan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pemberi kerja.

"Kalau mereka dilatih dengan baik, mereka bisa mengisi lapangan kerja di luar negeri yang memang membutuhkan tenaga kerja terampil. Pekerja yang terampil itu adalah delegasi Indonesia, mereka bisa membawa nama baik Indonesia," ucapnya Sarmuji.

Sementara itu, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin mengungkapkan, peluang kerja di luar negeri masih belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh tenaga kerja Indonesia. 

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang untuk memperluas penempatan pekerja migran, terutama pada sektor formal dan profesional.

"Terdapat sekitar 291 ribu peluang kerja di luar negeri pada tahun 2026 berdasarkan job order yang telah terverifikasi. Namun, baru sekitar 25 persen yang dapat kita penuhi. Artinya, peluangnya masih sangat besar, tetapi kita perlu meningkatkan kompetensi tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar global," jelas Mukhtarudin.

Menurut Mukhtarudin, kebutuhan tenaga kerja Indonesia di luar negeri tersebar di sejumlah sektor, mulai dari manufaktur, teknologi informasi, perhotelan, kesehatan, konstruksi, hingga transportasi. 

Negara tujuan potensial di antaranya Jepang, Korea Selatan, Jerman, Turki, serta sejumlah negara di kawasan Eropa dan Timur Tengah.

Untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan tersebut, pemerintah menerapkan pendekatan pelatihan berbasis permintaan pasar kerja. Dengan metode ini, pelatihan disusun berdasarkan kebutuhan pemberi kerja, jenis kompetensi yang diperlukan, serta kualifikasi yang berlaku di negara tujuan.

“Metodologi yang kita pakai mulai dari ada demand dulu, kemudian kompetensi yang dibutuhkan seperti apa, baru kita latih seperti apa,” ungkap Mukhtarudin.

Pemerintah juga menargetkan pelatihan sekitar 140 ribu peserta secara nasional pada 2027 melalui program SMK Go Global. 

Program tersebut melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kemenperin, untuk meningkatkan kesiapan lulusan pendidikan vokasi memasuki pasar kerja internasional.

Pelaksanaan program itu akan didukung penguatan sertifikasi kompetensi dan pembentukan Migrant Center sebagai pusat layanan terpadu. 

Pemerintah juga menekankan pelindungan pekerja migran sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, hingga setelah kembali ke Indonesia.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin, Adie Rochmanto Pandiangan, mengatakan kerja sama tersebut akan menghubungkan kebutuhan tenaga kerja di luar negeri dengan ketersediaan lulusan pendidikan vokasi industri di dalam negeri.

“Dalam kerja sama tersebut, BPSDMI dan Direktorat Jenderal P3KLN mengidentifikasi peluang kerja sektor industri manufaktur dan/atau sektor lainnya di luar negeri dan potensi ketersediaan lulusan pendidikan vokasi industri,” pungkas Adie.