REGIONAL:
- Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan belanja negara APBN berkontribusi 14-15 persen terhadap PDB Indonesia pada tahun 2026.
- Kementerian Keuangan mengalokasikan Belanja Negara hampir Rp 4.000 triliun untuk mencapai tiga tujuan utama pertumbuhan ekonomi yang stabil.
- Pemerintah bersama BPI Danantara bekerja sama sebagai dua lengan untuk memaksimalkan penciptaan PDB dan menjalankan visi besar perekonomian.
Suara.com - Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan kalau kontribusi belanja Pemerintah lewat Anggaran Pendapatan dan Negara (APBN) hanya 14-15 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) RI.
Menkeu Suahasil memaparkan, saat ini Belanja Negara dialokasikan hampir Rp 4.000 triliun dalam APBN 2026, tepatnya Rp 3.842,7 triliun. Sedangkan PDB RI per 2025 mencapai sekitar Rp 25.000 triliun, tepatnya Rp 23.821,1 triliun menurut Badan Pusat Statistik (BPS).
"APBN itu, belanja negara itu, totalnya tahun ini mungkin sedikit di bawah Rp 4.000 triliun. Namun produk domestik bruto yang diciptakan oleh seluruh perekonomian Indonesia adalah sekitar Rp 25.000 triliun. Berarti yang namanya APBN itu ya mungkin hanya sekitar 14-15 persen. Ukuran kesejahteraan adalah produk domestik bruto," katanya dalam acara Danantara Technology Innovation Investment Forum (DTIIF) 2026, dikutip Rabu (28/10/2026).
Jika APBN hanya berkontribusi 15 persen terhadap PDB, Suahasil menjelaskan kalau 85 persen sisanya diciptakan oleh seluruh masyarakat. Ia menyebut kalau PDB RI didorong oleh konsumsi rumah tangga, investasi dari perusahaan, hingga eksportir yang melakukan ekspor maupun impor.
Dengan data itu, Bendahara Negara menyebut kalau Pemerintah mesti mengorkestrasi keseluruhan perekonomian dan pelaku ekonomi. Sehingga secara bersama-sama bisa memaksimalkan PDB lewat Belanja Negara Rp 4.000 triliun dari APBN.
"Kalau dari kita Pemerintah, Rp 4.000 triliun belanja negaranya digunakan dengan cara yang paling intensif dampaknya. Atau kalau bahasa ekonominya yang angka penggandanya, multiplier-nya paling tinggi," lanjut dia.
Sebagai otoritas fiskal, Suahasil mengatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) perlu melakukan intervensi yang diperlukan untuk perekonomian RI.
Lebih lagi dalam APBN 2027, Kemenkeu harus mengumpulkan Pendapatan Negara sebesar Rp 3.435,1 triliun untuk membiayai Belanja Negara sebesar Rp 4.106,3 triliun.
"Kita pastikan bahwa pengeluaran negaranya itu di titik-titik yang penting, kita pastikan yang namanya penerimaan negaranya terkumpul," imbuhnya.
Suahasil memaparkan kalau saat ini APBN memiliki tiga tujuan utama. Pertama, APBN harus bisa menumbuhkan kegiatan ekonomi.
Kedua, APBN harus menstabilkan karena saat ini kondisi global sedang dalam turbulensi tinggi. Ia menjelaskan kalau itu berdampak ke harga minyak dunia yang tembus 116 Dolar AS per Barel.
"Tapi sejumlah produk barang bersubsidi di dalam negeri tetap kita tahan. Supaya apa? Supaya kegiatan ekonomi bisa terus berlanjut. Nah ini artinya APBN itu menstabilkan. APBN tidak membiarkan kondisi ekonomi menjadi terlalu fluktuatif. Konsumsi masyarakat kita stabilkan," paparnya.
Ketiga, lanjut Suahasil, APBN harus tetap kredibel dan sehat. Makanya Pemerintah menetapkan defisit tidak mencapai 3 persen terhadap PDB.
"Boleh defisit, tapi terukur. Tidak boleh defisit yang tidak terukur. Karena itu komitmen kita kepada defisit anggaran di bawah 3% menjadi sesuatu yang terus kita gaungkan," jelas Suahasil.
Lebih jauh Suahasil menerangkan kalau saat ini Pemerintah tidak hanya menggunakan APBN untuk pertumbuhan ekonomi, tapi sekarang juga ada BPI Danantara. Ia menggambarkan lembaga tersebut seperti lengan kedua, bersama APBN.
"Tangan pertama adalah APBN, tangan kedua adalah Danantara sebagai investment arms of the Republic of Indonesia. Kita harus bekerja sama dengan sangat terang. Dua tangan ini adalah untuk menciptakan, menjalankan visi-visi besar tadi," jelas Suahasil.
TERPOPULER