Menyoal Sanksi FIFA Jika Indonesia Tolak Israel Tampil di Piala Dunia U-20 2023

Suara.com - Gelombang penolakan terhadap Timnas Israel jelang Piala Dunia U-20 2023 terus digaungkan berbagai pihak termasuk Gubernur Bali I Wayan Koster.

Situasi itu kini jadi sorotan media asing termasuk Israel sendiri. Mereka membahas banyaknya penolakan terhadap Timnas Israel agar tidak ikut Piala Dunia U-20 2023.

"Puluhan orang di Indonesia memprotes rencana kehadiran Israel di Piala Dunia sepak bola U-20," bunyi judul salah satu berita yang ditulis Times of Israel.

Lolosnya Israel ke Piala Dunia U-20 2023 memang menjadi polemik tersendiri bagi Indonesia. Sebagai tuan rumah, Indonesia harus mematuhi aturan FIFA selaku badan sepak bola internasional.

Namun di sisi lain, Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan juga konsisten memberikan dukungan terhadap Palestina yang hingga kini terus berkonflik dengan negara tersebut.

Teranyar, Gubernur Bali I Wayan Koster menolak kehadiran Israel di Pulau Dewata. Sebagai informasi, Bali menjadi satu dari enam provinsi yang akan menyelenggarakan Piala Dunia U-20 2023.

I Wayan Koster dalam surat bernomor T.00.426/11470/SEKRET yang ditandatangani pada 14 Maret 2023, meminta agar Timnas Israel tidak bertanding di wilayahnya.

Pelaksana tugas (Plt) Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Muhadjir Effendy langsung merespons surat tersebut. Dia menegaskan surat terbuka itu tidak bersifat final dan berharap didiskusikan lebih lanjut.

"Saya sudah terima dan sudah komunikasi, dan sudah diskusi. Kesimpulan saya, dan semoga kesimpulan saya sama dengan pak Gubernur bahwa, surat tersebut masih koma, pokoknya koma itu belum titik," ujar Muhadjir usai melakukan silaturahmi dengan pengurus KONI di Lantai 12 Gedung Piramid, KONI, Jakarta Pusat, Selasa (21/3/2023).

Berbagai penolakan itu membuat kemungkinan Israel benar-benar ditolak tampil di Indonesia kian jadi perbincangan. Apabila kejadian, apa dampaknya untuk sepak bola Indonesia?

Sanksi FIFA Menanti Indonesia?

Merujuk Aturan Permainan yang dirilis oleh Dewan Asosiasi Sepakbola Internasional (IFAB), lembaga pembuat aturan sepak bola, terdapat beberapa aturan yang berhubungan tentang politik dalam olahraga si kulit bundar.

Pada Pasal 4 Ayat 5, IFAB menjabarkan terkait hal-hal berbau politik yang tidak boleh masuk ke dalam pertandingan di bawah naungan FIFA.

"Peralatan tidak boleh memiliki slogan, pernyataan, atau gambar politik, agama atau pribadi. Pemain tidak boleh memperlihatkan pakaian dalam yang menunjukkan politik, agama, slogan pribadi, pernyataan atau gambar, atau iklan selain logo pabrikan," tulis aturan tersebut.

"Untuk pelanggaran apa pun, pemain dan/atau tim akan diberi sanksi oleh penyelenggara kompetisi, asosiasi sepakbola nasional, atau FIFA."