Silverio Kena Sanksi dari Komdis PSSI, Borneo FC Sayangkan Satu Hal Ini

Suara.com - Pada awal bulan ini, Komisi Disiplin (Komdis) PSSI memberikan sanksi kepada bek asing Borneo FC, Silverio Junio yang terlibat dalam pelanggaran pada pekan kedua BRI Liga 1 2023/2024.

Borneo FC merespons dengan keras terhadap keputusan tersebut. Mereka menyatakan keberatan dengan sanksi yang dijatuhkan dan merasa bahwa keputusan tersebut tidak adil.

Manajemen Borneo FC, yang diwakili oleh manajer tim Dandri Dauri, menyatakan bahwa sanksi tersebut dianggap janggal dan bahkan merasa bahwa PSSI telah mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan kepada mereka.

Mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres dalam proses pengambilan keputusan Komisi Disiplin PSSI terkait kasus ini.

Dandri Dauri bahkan mengusulkan untuk mengganti orang-orang yang ada di Komdis PSSI.

Ia menyatakan bahwa ada indikasi bahwa beberapa anggota Komisi Disiplin mungkin memiliki agenda tersembunyi yang ingin mencegah Borneo FC untuk berkembang dan meraih prestasi di Liga 1.

Diketahui bahwa PSSI menyatakan bahwa insiden yang dilakukan oleH Silverio Junio tergolong sebagai "serious foul play."

Dalam laga pekan kedua Liga 1, Silverio diduga menendang wajah pemain lawan dari Bali United, yang merupakan tindakan yang dianggap melanggar aturan dengan serius.

Sebagai sanksi atas pelanggaran tersebut, Silverio dijatuhi denda sebesar Rp10 juta dan mendapatkan larangan main dalam satu pertandingan.

Namun, Borneo FC merasa bahwa sanksi tersebut tidak adil dan mempermasalahkan fakta bahwa Komdis PSSI tidak memberikan hak untuk melakukan banding atas keputusan tersebut.

Borneo FC percaya bahwa pemainnya tidak melakukan pelanggaran dengan sengaja. Namun, penting untuk dicatat bahwa keputusan Komdis PSSI didasarkan pada pertimbangan aturan dan bukti yang ada.

Jika Borneo FC ingin melakukan banding, biasanya ada prosedur dan waktu tertentu yang ditetapkan untuk mengajukan banding terhadap sanksi yang dijatuhkan.

Oleh karena itu, dalam kasus ini, Borneo FC mungkin merasa bahwa proses banding tidak diberikan atau diakomodasi dengan baik, yang menjadi salah satu alasan keberatan mereka terhadap keputusan Komdis.

“Dari awal saya pernah katakan, Komdis tidak memberikan ruang jawab dari awal. Keputusan tidak boleh banding.” ucap Dandri Dauri.

“Ini persoalan besar. Tim dikebiri, mau sampai kapan? Rp10 miliar atau berapapun, kalau caranya seperti ini tentu tidak akan pernah maju.” sambungnya.