Secara aturan, FIFA tidak pernah secara eksplisit melarang seseorang merangkap jabatan publik sekaligus memimpin federasi.
Yang dilarang adalah “undue influence” alias pengaruh berlebihan dari pemerintah terhadap federasi.
Artinya, kalau Erick bisa memastikan PSSI tetap berjalan independen, terutama dalam urusan pemilihan pengurus dan pengambilan keputusan, maka posisinya tidak otomatis melanggar aturan FIFA.
Namun, potensi konflik kepentingan jelas terbuka lebar.
“Independensi federasi itu prinsip mutlak. Kalau pemerintah terlalu dalam mengatur federasi, di situlah risiko pelanggaran terjadi,” tulis firma hukum olahraga FWB Law yang sering membedah aturan FIFA.
Kasus seperti ini bukan hal baru di dunia sepak bola.
Beberapa negara pernah mengalami ketegangan dengan FIFA karena pemerintah terlalu ikut campur dalam urusan federasi.
AFC, misalnya, pernah memperingatkan anggotanya untuk menghindari intervensi pemerintah, karena bisa berujung sanksi internasional.
Bagi Indonesia, situasi ini harus diwaspadai.
Sebab, jika FIFA menilai PSSI tidak lagi independen akibat ketua umumnya menjabat posisi kunci di pemerintahan, potensi masalah bisa muncul.
Kontributor: Adam Ali
TERPOPULER
