Hore..Bagi Tenaga Honorer Diganti Jadi Pekerja Outsourcing Gajinya Bisa Lebih Sejahtera

SuaraCianjur.id- Rencana pemerintah untuk tenaga honorer pada tahun 2023 akan dihapus, untuk profesi pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan.

Penghapusan honorer ini diamanatkan oleh Menpan RB, Tjahjo Kumolo tertanggal 31 Mei 2022 melalui surat edaran Nomor B/185/M.SM.02.03/2022.

Amanat ini harus dijalankan para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pemerintah pusat dan daerah, dengan tidak merekrut pegawai Non-ASN atau honorer di tahun 2022. Karena pada tanggal 28 November 2023 tenaga honorer akan dihapus.

Mengacu UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 6, pegawai ASN hanya terdiri dari PNS dan PPPK. Dalam aturan itu tenaga honorer tidak termasuk.

Maka Menpan RB meminta PPK melakukan pendataan Non-ASN atau honorer dengan ketentuan yang telah ditetapkan melalui surat edaran Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022.

Dalam pendaftaran CPNS 2022 dan PPPK 2022  ada syarat honorer yang diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti program tersebut. Yakni mendapat gaji dengan bersumber dari APBN, untuk instansi pemerintah pusat dan APBD untuk instansi pemerintah daerah.

Serta bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa baik individu maupun pihak ketiga.

Untuk sumber gaji honorer yang berprofesi sebagai pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan bukan dari APBN dan APBD serta besarannya pun tidak jelas. Karena tidak ada peraturan undang-undang yang mengaturnya.

Sehingga, tidak ada harapan untuk dapat menjadi CPNS 2022 atau PPPK 2022.

Lantas bagaimana nasib honorer 2023, khususnya bagi pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan?

Mengacu dalam surat edaran Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 pada poin keenam, Menpan RB menyebutkan:

“Dalam hal instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain, seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga alih daya (outsourcing) oleh pihak ketiga dan status tenaga alih daya (outsourcing) tersebut bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan.”

Meskipun tidak memiliki kesempatan untuk ikut dalam pendaftaran CPNS dan PPPK 2022, tenagaa honorer berprofesi pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan masih bisa bekerja. Tapi dialihkan menjadi tenaga alih daya sistem outsourcing.

Maka dengan sistem outsourcing tingkat kesejahteraan dari segi gaji pun akan menjanjikan.

Diawali dengan proses perekrutan tenaga kerja oleh perusahaan alih daya, perekrutan ini sama dengan perekrutan pekerja pada umumnya. Namun ada yang membedakan dalam perekrutan ini. Yakni melalui perantara perusahaan alih daya, bukan secara langsung oleh perusahaan tempat bekerja.

Setelah pekerja lulus dalam seleksi di perusahaan alih daya maka langkah selanjutnya akan dikirimkan ke perusahaan yang membutuhkan pekerja. Sehingga dalam segi status pekerja tercantum pekerja outsourcing, bukan pekerja perusahaan tempat ia bekerja.

Jika Mengacu pada PP Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 18, pekerja outsourcing yang siap untuk dipekerjakan akan terikat dengan perjanjian kerja antara pekerja (pihak pertama) dan perusahaan alih daya (pihak kedua). Perjanjian kerja ini dapat berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

PKWT maupun PKWTT dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak pekerja dan perusahaan alih daya. Dalam PKWTT sangat harus dicantumkan secara jelas soal waktu kapan pekerja outsourcing dimulai dan berakhir.

PKWT untuk pekerjaan ini bersifat musiman atau pekerjaan yang sifatnya masih dalam tahap percobaan. Untuk soal perindungan, pemberian upah, syarat kerja, dan perselisihan yang timbul terhadap pekerja outsourcing akan menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya.

Dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 66, pekerja outsourcing tidak boleh menjalankan kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi. Mereka hanya boleh menjalankan kegiatan jasa penunjang.

Lantas bagaimana dengan gajinya?

Jika mengacu pada PP Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 16 maka besaran uang kompensasi yang diberikan adalah sesuai dengan masa PKWT.

PKWT selama 12 bulan secara terus menerus diberikan uang kompensasi sebesar satu bulan gaji. Kalau PKWT selama satu bulan atau lebih tetapi kurang dari 12 bulan, maka dihitung secara proporsional, yakni masa kerja dibagi 12 dikali satu bulan gaji.

PKWT selama lebih dari 12 bulan, dihitung secara proporsional yaitu masa kerja dibagi 12 dikali 1 bulan gaji.

Gaji yang digunakan sebagai dasar perhitungan adalah gaji pokok dan tunjangan tetap. Meski ada tunjangan namun hal itu bersifat tidak wajib. Besaran gaji pekerja outsourcing adalah minimal setara dengan UMR yang sesuai dengan daerah masing-masing, dan itu terdiri dari gaji pokok dan/tanpa tunjangan tetap.

Dengan demikian, kesejahteraan tenaga honorer yang dialihkan menjadi pekerja outsourcing maka lebih terjamin, karena besaran gaji yang didapat diatur melalui peraturan pemerintah dengan besaran minimal UMR.

Sumber: Berbagai Sumber