Deli.Suara.com – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menegaskan bahwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati pemalang Mukti Agung Wibowo menjadi peringatan bagi kepala daerah agar menghentikan semua bentuk tindak pidana korupsi.
“Saya sebenarnya sudah mengingatkan berkali-kali kepada kawan-kawan (kepala daerah di Provinsi Jateng) dan tentu saja saya akan menunggu perkembangan yang ada,” ujar Ganjar di Semarang, Kamis (11/8/2022) malam.
Menurutnya, komunikasi dalam upaya memperingatkan para kepala daerah di Provinsi Jateng agar idak terlibat korupsi sudah dilakukannya secara intens, apalagi Pemprov Jateng sudah lama bekerja sama dengan KPK dalam pencegahan korupsi.
“saya selalu mengingatkan karena sebenarnya kerja sama kami dengan para penegak hukum, dengan KPK itu sudah terlalu sering,” katanya.
Ganjar mengungkapkan KPK dalam setiap kegiatannya di Jateng tidak hanya melakukan sosialisasi dan edukasi dalam pemberantasan korupsi, namun di dalamnya terselip peringatan-peringatan atau kode yang harus diperhatikan kepala daerah.
Penekanannya adalah kontrol diri pada individu tiap kepala daerah.
“Hati-hati ya di Jawa Tengah ada yang umpama jual beli jabatan, ada loh di Jawa Tengah yang main proyek, ada loh yang seperti ini kira-kira yang jahat. Nah pada saat itu kita harus melakukan kontrol diri,” katanya.
Ganjar menyebut Kabupaten Pemalang sedang dalam pendampingan Pemprov Jateng dalam rangka menunjukkann sekretaris daerah baru karena yang sebelumnya mengundurkan diri setelah terlibat kasus korupsi dan ditetapkan tersangka oleh kepolisian.
“Kami kemarin lagi mendampingi di sana dari problem yang dihadapi sekdanya, maka kemudian kami coba intens ya saya tidak tahu kalau kemudian terjadi hal ini,” ucap Ganjar.
Baca Juga: 5 Hal yang Harus Kamu Perhatikan Sebelum Menerbitkan Buku, Simak Baik-baik!
Ganjar mengaku belum mengetahui informasi lengkap terkait OTT terhadap Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo di komplek Gedung DPR RI.
“Ini peringatan untuk semuanya, sudahlah hentikan semuanya kejahatan model seperti itu. Saya tidak tahu mungkin di antara mereka juga berkomunikasi urusan bisnis, yang lari pada kebijakan dan sudah terlalu banyak sih beberapa kasus kan muncul umpama mungkin mengajukan usulan, didampingi, mendapatkan fee yang seperti itu biasanya potensi korupsi,” terang Ganjar.
Dari informasi yang dihimpun, Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo terjerat OTT KPK di Gedung DPR, Jakarta, Kamis malam.
KPK juga mengamankan puluhan orang lain, namun belum mengumumkan secara resmi status hukum para pihak yang ditangkap dalam OTT tersebut.
Sumber: Suara.com
