Deli.Suara.com - Najwa Shihab angkat bicara soal kebocoran data kartu SIM Indonesia berisi NIK dan lainnya yang diretas oleh hacker Bjorka, baru-baru ini.
Ia mengaku jengkel dengan respons pemerintah dalam permasalahan kebocoran data ini. Alih-alih mencari solusi cepat, pemerintah malah menyuruh warga menjaga NIK-nya sendiri.
"Menurutku ini memang menjengkelkan banget sih terutama kalau kita lihat bagaimana respon aparat negara atas kasus ini," katanya seperti dilihat di akun YouTube Najwa Shihab, Sabtu (17/9/2022).
Najwa juga menganggap pemerintah tidak gerak cepat mengatasi adanya kebocoran data ini.
"Bukannya sat set ngurusin, kan harusnya kalau kayak gini sat set ngurusin dong, eh malah dibilang suruh jaga NIK sendiri," kata Najwa.
"Gimana caranya coba jaga NIK sendiri. Maksudku ketika kita daftar SIM card itukan kita kasih NIK card," sambungnya.
Dan sekarang setelah bocor, kata Najwa, malah masyarakat diminta harus jaga NIK sendiri.
"Udah gitu ditambah ada himbauan basi, harus sering-sering ada kata sandi," katanya.
Najwa mengatakan inti persoalan ini adalah bagaimana negara melindungi data warganya.
"Maksudku itu tuh bukan inti persoalannya kan, inti persoalannya bagaimana data kita itu tuh gak ada perlindungan dari negara sama sekali.
Dan ini urusan genting menurutku," ucapnya.
Presenter berita ini juga mengatakan kebocoran data ini memiliki banyak konsekuensi yang dialami warga.
"Dan selalu responnya apa namanya gak responsif gitu, jadi responsya gak ada Terus juga kesannya mengelak dan lempar tanggung jawab menjengkelkan banget sih," pungkasnya.
Sejauh ini pemerintah baru menetapkan satu orang tersangka terhadap seorang pemuda berinisial MAH (21) asal Madiun, Jawa Timur. Ia berperan membantu Bjorka membuat kanal telegram.
Sedangkan sosok utama dibalik Bjorka sendiri masih menjadi misteri. Meski begitu, peretas ini terus berulah mengusik pemerintah.
Sebelumnya Bjorka telah membuat pemerintah kerepotan dengan mengungkap kebocoran data kartu SIM Indonesia yang berjumlah miliaran, data pengguna Indihome, pelanggan PLN, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan beberapa perusahaan lainnya.
TERPOPULER
