Data Pribadi Bersifat Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- Data dan informasi kesehatan
- Data biometrik
- Data genetika
- Kehidupan/orientasi seksual
- Pandangan Politik
- Catatan Kejahatan
- Data Anak
- Data Keuangan Pribadi
- Data lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
Indonesia jadi negara kelima di ASEAN yang punya aturan data pribadi. Dengan pengesahan UU PDP tersebut membuat Indonesia menjadi negara kelima di ASEAN yang mempunyai aturan terkait data pribadi.
Hal ini diungkap oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate. Ia menegaskan keberadaan UU PDP akan menjamin hak warga negara sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
“Pengesahan RUU PDP merupakan wujud nyata dari pengejawantahan amanat UUD, khususnya Pasal 28 G ayat (2),” katanya, saat menyampaikan Pendapat Akhir Presiden RI atas RUU PDP dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.
Selain itu, Johnny mengapresiasi anggota DPR RI dalam proses pengesahan UU PDP. Menurutnya, pengambilan keputusan atas RUU PDP merupakan momentum bersejarah dan telah dinantikan banyak pihak.
Sumber: Suara.com
TERPOPULER
