Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto meminta agar kebijakan politik luar negeri Indonesia harus senapas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Tidak boleh ada pemimpin di republik ini yang membuat kebijakan luar negeri dan pertahanan, termasuk proposal perdamaian, dengan melupakan hakikat politik luar negeri bebas aktif, kepemimpinan Indonesia di Konferensi Asia Afrika (KAA), Gerakan Non Blok, dan juga menghormati dari seluruh resolusi melalui PBB," kata Hasto di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDIP di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (7/6/2023).
Menurut Hasto, apa yang sudah dilakukan Jokowi melalui G-20 dan keketuaan di ASEAN telah menunjukkan kekuatan dan kepemimpinan Indonesia pada masa depan di dunia Internasional.
Oleh karena itu, dia menegaskan terkait kebijakan luar negeri dan pertahanan tersebut akan menjadi visi dan misi bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo.
Hasto pun mengingatkan Indonesia harus bisa memainkan peran untuk mengatasi ketegangan di sekitar kawasan, terlebih soal Laut China Selatan, agar tidak menjadi konflik terbuka.
"Justru di situlah peran Indonesia, sehingga Pak Ganjar ini betul-betul merupakan pemimpin yang dipersiapkan untuk melanjutkan kepemimpinan dari Pak Jokowi," imbuhnya.
Terkait proposal perdamaian Ukraina-Rusia yang disampaikan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Hasto menyebut sebenarnya Indonesia sudah memiliki pemahaman akan geopolitik.
Bahkan, lanjutnya, sejak awal PDI Perjuangan sudah menanamkan geopolitik Bung Karno yang masih relevan untuk Indonesia ke seluruh kader partai, termasuk Ganjar Pranowo.
"Dan kalau Pak Ganjar, kalau Pak Ganjar bersikap, tidak akan terjadi kekeliruan ada penolakan proposal. Itu tidak ada karena ini tradisi bangsa," tuturnya.
Hasto mencontohkan bagaimana Indonesia konsisten dari sejak tahun 1955 menyuarakan kemerdekaan terhadap Palestina, yang juga disuarakan oleh Presiden Jokowi dan diikuti Ganjar tanpa memikirkan efek elektoralnya.
"Jadi, Pak Ganjar justru akan memberikan roh di dalam politik luar negeri bebas aktif yang berakar dari sumbernya, karena ada yang punya sumber-sumber lain," katanya.
Dia pun menegaskan proposal perdamaian itu jelas, seperti yang disampaikan Jokowi, bahwa itu bukan berasal dari Jokowi.
"Pak Jokowi menegaskan bahwa itu bukan dari presiden. Ini kan sudah sangat clear penjelasan dari Bapak Presiden, dan semua harus satu napas dengan kebijakan Bapak Presiden, tidak ada yang berbeda," ujar Hasto. (Sumber: Antara)
