Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta untuk tidak menyeret nama Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyusul bergabungya PAN dan Partai Golkar di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) untuk mendukung Prabowo Subianto.
Hal itu merujuk pernyataan Jokowi yang dengan tegas tidak ingin dikaitkan karena bukan wewenangnya.
"Ya Pak Jokowinya saja kan udah ngomong, enggak ada lurah-lurahan. Yang lurah itu siapa? Begitu," kata Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).
Oleh karena itu, Muzani meminta untuk tidak menyangkutpautkan Jokowi dengan koalisi yang bukan menjadi wewenangnya.
"Jadi jangan bawa-bawa pak lurah, jangan bawa-bawa presiden karena ini adalah ranah partai politik," kata Muzani.
Jokowi Gerah Dicap Pak Lurah
Saat berpidato di Sidang Tahunan MPR RI, Jokowi menyinggung soal dirinya yang kerap disebut sebagai pak lurah dalam urusan politik.
Gerah kerap disebut dengan kode 'Pak Lurah', Jokowi menegaskan kalau dirinya adalah Presiden Republik Indonesia.
"Ya, saya jawab saja, saya bukan lurah. Saya Presiden Republik Indonesia," kata Jokowi, Rabu.
Baca Juga: Lokasi Mewah Resepsi Pernikahan Denny Caknan dan Bella Bonita, Apakah Happy Asmara Akan Hadir?
Sebutan 'Pak lurah' itu, kata Jokowi, tengah tren digunakan di kalangan politisi dan partai politik (parpol). Kode 'pak lurah' kerap digunakan politisi untuk menyebut Jokowi.
"Setiap ditanya soal siapa capres-cawapresnya. Jawabannya, belum ada arahan Pak Lurah," ujarnya.
Awalnya, Jokowi mengaku penasaran siapa pak lurah yang dimaksud. Namun, pada akhirnya ia mengetahui kalau pak lurah itu menjadi kode untuk dirinya sendiri.
"Ternyata Pak Lurah itu, kode," ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Jokowi menegaskan kalau dirinya bukan ketua umum parpol maupun pimpinan koalisi parpol.
Menurut undang-undang pun, Kepala Negara merasa tidak memiliki wewenang untuk menentukan capres dan cawapres.
"Jadi saya mau bilang itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah."
