Suara Denpasar - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bakal gaduh. Kondisi ini disebabkan menyusul pencopotan Suharso Monoarfa dari kursi Ketua Umum DPP PPP.
Hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) memutuskan jabatan Ketum diisi pelaksana tugas (Plt). Yakni Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhamad Mardiono.
"Pengambilan keputusan secara singkat ini berisiko munculkan perlawanan dari kubu Suharso," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah, kepada suara.com, Senin (5/9/2022).
Dia menilai pemberhentian itu tidak sesuai dengan mekanisme partai. Jika konflik dan kegaduhan ini berlanjut, maka akan membuat PPP mengalami kerugian pada pilpres dan pileg nanti.
"Mengingat mekanisme yang dilalui harusnya didahului pemanggilan, konfirmasi hingga pemberhentian. PPP terancam gagal melaju jika konflik ini ditangani dengan kekerasan administratif," tuding dia.
"Plt jika kemudian hari diakui, harus lakukan konsolidasi dengan cepat, menyatukan kembali yang sudah tercerai, meskipun ini tugas berat.
Di tingkat bawah sebenarnya tidak banyak yang peduli dengan situasi di atas, karena pemilih PPP lebih banyak yang secara kultural memilih dengan sendirinya," saran dia. ***
