Selat Hormuz Memanas: Asuransi Tolak Jamin Kapal RI, Pemerintah Siapkan Skenario Darurat Energi

Suara.com -
Pemerintah mengungkap tantangan besar yang dihadapi kapal-kapal Indonesia di tengah memanasnya konflik di Selat Hormuz.

Bukan hanya ancaman keamanan, kapal yang melintas di jalur perdagangan energi paling vital di dunia itu kini menghadapi persoalan lain: perusahaan asuransi menolak memberikan perlindungan.

Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arif Havas Oegroseno mengatakan keputusan kapal untuk berlayar di kawasan konflik tidak semata ditentukan oleh kondisi politik atau militer, tetapi juga bergantung pada jaminan asuransi.

"Jadi, kalau untuk kapal, itu dalam industri kapal, keputusan untuk navigasi dalam kondisi konflik, itu pertama tentunya ada jaminan dari negara. Oke. Negara maksudnya yang, yang berkonflik di situ. Tapi ada satu lagi yang tidak banyak diketahui adalah asuransi. Jadi, saat ini kondisinya adalah asuransi itu asuransi kapal, ya. Tidak ada yang mau menanggung kalau dia masuk Selat Hormuz," ujar Havas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Menurut Havas, selain faktor keamanan dan asuransi, keputusan pelayaran juga bergantung pada pertimbangan kapten kapal serta pemilik kargo.

"Jadi, banyak sekali kapal yang tidak mau jalan karena memang asuransinya nggak mau meng-cover. Lalu yang ketiga adalah kapten. Keputusan kapten seperti apa untuk keselamatan kapal, kan? Lalu yang keempat, kargo owner. Jadi, faktor itu semua harus align gitu," jelasnya.

Ia menerangkan, perusahaan asuransi masih bersedia memberikan perlindungan selama kapal berada di pelabuhan atau titik aman. Namun situasi berubah ketika kapal mulai memasuki Selat Hormuz yang sempit dan berisiko tinggi.

"Asuransi posisinya jelas. Pokoknya kalau kapalnya hanya parkir, ya dia tetap di-cover asuransi. Tapi begitu kapal-kapal itu bergerak masuk ke Selat Hormuz, yang di atas ya. Kan ada yang di bawah, itu kan. Iya, Hormuz kan luas. Jadi ada yang kalau dia parkir di pulau atau di pantai itu ya di-cover asuransi. Ini berlaku semua, ya. Nggak cuma di Indonesia saja. Jadi, begitu kapal itu dia masuk ke dalam selat yang sempit, asuransi langsung tidak mau menanggung," katanya.

Havas membandingkan situasi tersebut dengan krisis pelayaran di Bab-el-Mandeb akibat serangan kelompok Houthi.

Saat itu, lalu lintas kapal menuju Terusan Suez turun drastis sehingga banyak kapal memilih memutar lewat Afrika Selatan dengan biaya logistik tambahan mencapai jutaan dolar AS.

Di tengah situasi yang terus berkembang, Kementerian Luar Negeri memastikan komunikasi dengan berbagai pihak tetap berjalan.

"Kalau komunikasi ada terus, ada terus. Tapi kan kondisi politiknya kan memanas, ya, eskalasi gitu. Dan ya kita wait and see, terpaksa," ujar Havas.

Antisipasi Pasokan Minyak

Pemerintah juga mengantisipasi dampak konflik terhadap pasokan energi nasional.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperluas sumber impor minyak dari negara-negara yang tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz.

"Kalau mengenai masalah apa, minyak, ya, jadi strategi kita itu adalah sekarang ini kita mendapatkan pasokan dari kawasan yang tidak memerlukan lewat Hormuz. Jadi kita banyak kerjasama sekarang dengan Aljazair, Nigeria, Angola, di Afrika. Jadi banyak pasokan minyak dari Afrika," katanya.

Selain Afrika, Indonesia juga mulai menjajaki peluang investasi energi di kawasan Amerika Latin.

"Jadi, so far oke, so far so good. Dan kita juga baru saja mendapatkan izin untuk melanjutkan operasi di Venezuela. Kita akan coba ke investasi di daerah-daerah sekitar Latin Amerika begitu," pungkasnya.