Suara Denpasar – Bila disuruh menilai Ganjar Pranowo atau Anies Baswedan untuk capres, ahli hukum tata negara, Prof Refly Harun memberi jawaban tegas. Dia mengungkap secara terbuka melalui kanal Youtube Refly Harun, Minggu (9/10/2022).
Ketika disinggung bagaimana penilaiannya antara Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, Refly Harun menyatakan tidak bisa membandingkan secara apple to apple atau head to head. Akan tetapi, dia memiliki penilaian sendiri untuk keduanya.
Secara terbuka dia mengakui mengkampanyekan Anies Baswedan. Sebaliknya, dia tidak mengendorse atau mendukung Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Prabowo, untuk jadi capres di Pilpres 2024
“Saya memang mengkampanyekan siapa pun yang kami anggap baik. Dan Anies saya anggap baik,” kata dia, lalu melanjutkan, "Saya tidak memiliki penilaian komprehensif tentang DKI. Tapi yang penting kemampuan berdialog, ketimbang kekuatan koersif membungkam masyrarakat.”
Sedangkan untuk Ganjar Pranowo, Refly Harun menilai sebagai sosok yang baik. Tapi, lanjut dia, persoalannya Ganjar Pranowo menjadi bagian dari rezim hari ini, justru rezim hari ini yang dia kritik.
Lagi pula, lanjut dia, pendukung-pendukung Ganjar adalah bagian dari rezim ini, dia menegaskan akan berbeda dengan visi yang dia sering sampaikan dalam channel youtube-nya.
“Jadi intinya saya adalah orang yang tidak ingin rezim ini berlanjut. Hal yang baik dilanjutkan, tapi rezim tidak ingin dilanjutkan,” katanya.
Dia mengatakan, rezim Jokowi ini, adalah rezim yang menimbun utang, membangun ugal-ugalan, memenjarakan ulama, aktivis, dan tidak memelihara demokrasi. Begitu juga soal korupsi, perpecahan di masyarakat, rangkap jabatan, masih banyak yang perlu diperbaiki.
“Tapi kenapa saya tidak endorse Ganjar? Karena bagian rezim ini. Pendukungnya dari rezim ini. Menurut saya rezim ini memelihara segregasi, dengan sebutan intoleran, Kadrun (kadal gurun), setiap saat. Dan selalu gunakan cara memenjarakan ulama dan aktivis,” paparnya.
Baca Juga: Ketua PSSI Sanjung Jokowo Setinggi Langit, Buntut Tak Turunnya Sanksi FIFA
Dia juga memberi contoh bagaimana ada penegakan hukum yang beraat sebelah. Untuk para pendukung rezim ini, mau bicara SARA atau melakukan penghinaan, tidak akan diapa-apakan. Bebas dari proses hukum.
Namun sebaliknya, bagi mereka yang oposisi, maka ketika kepleset sedikit langsung jadi tersangka dan ditangkap. Dia mencotohkan Roy Suryo, Edi Mulyadi, Habib Bahar, Babib Riziek Shihab, Jumhur Hidayat, hingga Bunda Merry, dan lainnya.
“Dari kubu ono hampir tidak ada yang tersentuh. Ini miris, kok penegakan hukum secara berat sebelah,” jelasnya.
Begitu juga, setiap didemo Jokowi tidak mau dialog. Lalu gunakan kekuatan koersif, penegak hukum, melalui buzzer yang provokasi untuk tangkap, dan itu dipelihara rezim ini.
Kenapa tidak mau mengendorse Ganjar Pranowo, dia pun mengatakan tegas karena menjadi bagian rezim saat ini, maka itu kerugian. Harusnya dapat pemimpin yang lebih baik. Karena sama atau lebih buruk adalah kerugian.
“Kita ingin yang lebih baik dari Jokowi,” paparnya. (*)
