Suara Denpasar - Hutan mangrove Bali di Tahura Ngurah Rai yang berada di wilayah Kota Denpasar dan Badung nantinya akan menjadi salah satu showcase atau dipamerkan kepada delegasi G-20 terkait kepedulian Indonesia dalam melestarikan lingkungan. Namun, sayangnya itu seperti fatamorgana saja.
Hanya Tahura yang terlihat masih hijau dan lestari saja yang diperlihatkan. Bukan, hutan mangrove yang akan terdampak proyek Terminal LNG di wilayah Sanur, Denpasar.
"G-20 dalam tematiknya mengangkat tentang perubahan iklim. Di mana dalam trademarknya akan memamerkan atau showcase hutan mangrove Tahura Ngurah Rai kepada delegasi G-20," papar Ketua WALHI Bali Made Krisna "Bokis" Dinata menjawab pertanyaan pengacara senior Bali I Nyoman "Ponglik" Sudiantara dalam kanan YouTube@ Case Closed yang dilihat denpasar.suara.com, Minggu (16/10/2022).
Kondisi ini tentu dilematis karena di sisi lain hutan mangrove yang dibanggakan kepada delegasi G-20 tersebut seluas 14 hektar lebih akan dibabat untuk pembangunan proyek Terminal LNG di Sanur, Denpasar.
"Kami getol bersama desa adat Intaran dan desa adat Penyaringan untuk menolak pembangunan Terminal LNG yang merusak hutan mangrove," terangnya.
Dia juga mengkritisi pemerintah pusat termasuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang sudah tahu pentingnya hutan mangrove bagi kelestarian lingkungan dan kehidupan masyarakat pesisir.
Namun, tetap membiarkan adanya pengrusakan hutan mangrove untuk pembangunan proyek Terminal LNG. "Seharusnya hutan mangrove steril dari segala macam jenis perizinan," ucapnya.
Selain itu akibat pengerukan pembuatan alur kapal nantinya dalam pembangunan Terminal LNG tersebut.
Ungkap Bokis, akan ada setidaknya akan ada 5 hektar terumbu karang yang akan terdampak.
"Terumbu karang sangat penting keberadaannya bagi masyarkat pesisir Sanur karena menjadi penahan ombak dan gelombang," ujarnya.
Hal ini juga yang membuat WALHI Bali enggan ikut andil dalam G20 karena tema lingkungan hanya sebatas tematik saja dan tidak ada aksi nyata. ***
