Suara Denpasar - Ketua Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet meminta agar semua kelompok masyarakat di Bali untuk menunda kegiatan maupun aksi yang berpotensi mengganggu jalannya KTT G20.
Jika ada aksi atapun penyampaian kritik kepada pemerintah sebaiknya dilakukan setelah G20 berakhir.
Dimana G20 puncaknya berlangsung pada 14-16 November 2022 mendatang itu.
"Jangan ada kegiatan-kegiatan apapun atau aksi-aksi apapun yang bisa mengganggu jalannya G20, apalagi kemudian mengganggu keamanannya," katanya, Senin (24/10/2022) malam.
Himbauan ini ia tujukan desa adat, tokoh agama, mahasiswa, pemuda, serta organisasi masyarakat.
"Mari bersatu karena ini adalah martabat bangsa, juga momentum baik untuk kebangkitan Bali sebagai destinasi wisata," ajak dia.
Jika ada perbedaan sikap maupun aspirasi politik, ekonomi, serta kritik-kritik yang ingin diutarakan ke pemerintah, pihaknya berharap bisa ditunda hingga tuntasnya G20.
"Kalau ada perbedaan aspirasi politik, ekonomi, dan kritik-kritik ke pemerintah tolong dilaksanakan setelah G20," saran dia. Untuk G20, 25 desa adat akan terlibat aktif. ***
