REGIONAL:
Suara Denpasar – Pernah bermusuhan tak membuat advokat Indra Tarigan langsung girang dengan penahanan Nikita Mirzani. Dia justru mengaku prihatin dengan penahanan sang artis yang memiliki banyak musuh ini. Dia pun memberi wejangan menohok untuk Nikita Mirzani.
"Yang pasti saya prihatin walaupun kami bermusuhan," kata Indra Tarigan di Polres Jakarta Selatan, Jumat (28/10/2022).
Meski bermusuhan, Indra Tarigan menyatakan bahwa Nikita Mirzani tetap seorang ibu. Sehingga dia tetap bersimpati terhadap Nikita Mirzai yang ditahan Kejari Serang. Apalagi, kata, Indra Tarigan, Nikita Mirzani juga memiliki anak perempuan.
Walau mengaku prihatin, Indra Tarigan menyayangkan sikap Nikita Mirzani yang tidak kooperatif saat akan ditahan. Diketahui, kala akan ditaha Nikita Mirzani teriak-teriak dan membentak jaksa dari Kejari Serang. Menurut dia, proses hukum harus ditegakkan.
“Jadi harap bersabar saja, banyak berdoa dan jalani dengan ikhlas. Jangan teriak-teriak kayak kemarin (saat akan ditahan) lah . Kasus saya saja mendem di sini tiga tahun, tapi saya nggak koar-koar," kata pengacara berambut gondrong ini.
Sebagaimana diketahui, Nikita Mirzani dilaporkan Dito Mahendra ke Polres Serang Kota karena kasus dugaan fitnah atau pencemaran nama baik. Setelah itu dia ditetapkan jadi tersangka pada 16 Mei 2022.
Setelah ditetapkan jadi tersangka, dia kerap tidak kooperatif terhadap panggilan kepolisian. Di antaranya dia sempat mangkir saat dipanggl pada 24 Juni dan 6 Juli 2022. Akhirnya dia dijemput paksa pada 21 Juli 2022. Sehari kemudian, penyidik Polres Serang Kota sempat menahan Nikita Mirzani. Akan tetap penahanan ini ditangguhkan dengan alasan kemanusiaan, yakni masih memiliki anak.
Setelah beberapa lama, kasus yang membelit Nikita Mirzani dinyatakan lengkap atau P21. Kemudian penyidik Polres Serang Kota melakukan pelimpahan tahap II (berkas dan tersangka) pada 25 Oktober 2022. Pada hari pelimpahan, Kejari Serang langsung menahannya.
Nikita Mirzani dijerat menggunakan pasal berlapis. Yakni Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) atau Pasal 36 juncto Pasal 51 ayat (2) UU ITE dan atau Pasal 311 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda Rp12 miliar. (Suara.com)
TERPOPULER
