Robi Navicula: Kebijakan Pembangunan Pemerintah Mestinya Berlandaskan Tri Hita Karana

Suara Denpasar - I Gede Robi Supriyanto alias Robi Navicula berpendapat bahwa mestinya dalam setiap kebijakan pemerintah harus memperhatikan filosofi lokal Bali yaitu Tri Hita Karana. Hal itu disampaikan musisi rocker sekaligus aktivis soal asal Bali itu saat diskusi dan talk show yang diselenggarakan oleh komunitas 350.id Indonesia di Amaris Hotel, Teuku Umar, Denpasar, Minggu (6/11/2022)

Kegiatan ini dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama adalah diskusi dengan tema "Seriuskah Dunia Melakukan Transisi Energi Untuk Meredam Krisis Iklim?" dan sesi kedua adalah talk show dengan tema "Ruang Aspirasi dan Seni Anak Muda Bali Untuk Iklim".

Robi Navicula yang menjadi narasumber pada sesi diskusi menyampaikan bahwa tujuan dari suatu pembangunan adalah kemakmuran, maka penting untuk memperhatikan hal-hal dasar dalam kehidupan.

"Kita ngomong di Bali ada Tri Hita Karana yang mengajarkan agar manusia bisa harmonis dengan Tuhan, sesama manusia dan alam lingkungan," kata dia.

Jadi, kata dia, apapun yang dilakukan baik itu individu maupun pemerintah harus memperhatikan tiga unsur itu, terutama soal unsur kemakmuran manusia dan alam lingkungan untuk melakukan suatu pembangunan.

Robi Navicula mengatakan sebagai orang Bali ia ingin airnya bersih, lautnya bersih, udaranya bersih, tanahnya tidak dikeruk dan hujannya tidak dibabat.

"Sebagai orang Bali jika ditanya maunya apa, ya, saya mau hutan di Bali dijaga, air yang bersih mulai dari pupuan, tukad sampai ke laut harus bersih dari sampah, dan yang paling terpenting agar tanah tidak boleh dikeruk karena pangan tumbuh dari tanah, bukan diproduksi di mesin," ujarnya.

Selanjutnya ia mengatakan bahwa bumi adalah play ground manusia akan tetapi setiap pembangunan baik itu pembangunan ekonomi atau jenis pembangunan lainnya harus berkebudayaan, berkeadilan dan tidak mengkhianati norma Tri Hita Karana.

Sementara itu Sisil, narasumber lain dalam sesi diskusi tersebut, ketika ditanya terkait konflik agraria yang sering terjadi antara masyarakat dan pemerintah, ia mengatakan bahwa konflik agraria tersebut sangat kompleks untuk dipahami karena ada kompetisi dan klaim yang pada akhirnya masyarakatlah yang harus mengalah.

"Terkait konflik agraria pada intinya karena ada kompetisi dan klaim atas lahan antara masyarakat, pemerintah dan korporasi," kata Sisil.

Selanjutnya kata dia, bahwa dalam kasus ini pemerintahlah yang memiliki kekuatan besar dan terkadang klaim yang tidak berdasar.

"Dalam konflik agraria, biasa kekuatan terbesar berada pada pemerintah dan kadang-kadang klaim itu tidak berdasar, namun pada akhirnya masyarakat yang harus mengalah meskipun masyarakat sudah tinggal di sana selama turun temurun, yang menjaga lingkungan itu untuk diwarikan kepada anak cucu," kata sisil. 

Terkait krisis Iklim, sisil menilai sudah sangat krisis sehingga pada akhirnya harus beradaptasi karena kenaikan suhu yang cukup tinggi, dan pemerintah Indonesia mendapat raport merah untuk penanganan krisis Iklim tersebut.

"Kita sudah naik suhu 1.5 derajat celscius, dan itu kita sudah mencapai titik kritis, memang masih ada harapan tapi waktunya sempit, sudah ada riset yang mengatakan komitmen pemerintahan Indonesia gak cukup, jadi raportnya merah," tutupnya.

Di akhir kegiatan di sisi dengan sesi talk show, Gede Bayak yang ditugaskan untuk mengisi sesi ini mengajak peserta diskusi dan talk show untuk melukis pada kanvas yang sudah ia siapkan untuk menyampaikan aspirasi terkait krisis Iklim. 

Sementara itu penyelenggara kegiatan Dian Paramita (Digital Organizer 350.id Indonesia) saat ditemui mengatakan bahwa krisis iklim disebabkan oleh pembakaran energi kotor fosil seperti batu bara dan bensin sehingga terbuangnya emisi ke udara. 

"Kami percaya krisis iklim terjadi karena itu sehingga harus ada transisi energi terbarukan seperti matahari atau angin sehingga kita gak lagi membakar fosil yang menyebabkan polusi dan masyarakat akan lebih mandiri, kita tidak lagi bayar listrik karena sudah mendapat energi dari matahari dan angin," kata perempuan yang akrab disapa Dian itu.

Selanjutnya ia mengatakan komunitasnya mendukung transisi energi, namun transisi energi tersebut baru akan terjadi jika ada perubahan sistem atau kebijakan dari pemerintah. (*/Aryo)