Suara Denpasar – Viral adanya anak seorang pejabat pajak yang pamer mobil mewah dan harta kekayaan belum lama ini. Ternyata juga menyedot perhatian anggota DPR RI Komisi IV Kang Dedi Mulyadi.
“Hari ini heboh banyak oknum pejabat Kementerian Keuangan yang bekerja di sektor pajak dan bea cukai hidupnya serba mewah, dimana itu tidak sesuai dengan struktur jabatan dan jumlah penghasilannya,” ujar pria yang akrab disapa Kang Dedi di kanal YouTube miliknya dikutif Suara Denpasar, Sabtu (4/3)
Adanya kondisi demikian soal pegawai pajak yang hidupnya mewah berdampak pada ulama besar Said Aqil Siroj yang sampai menyerukan warga Nahdliyin NU untuk tidak membayar pajak.
Menurut Kang Dedi, sejatinya itu bukan esensisinya, pajak harus tetap dibayarkan, karena pajak merupakan sebuah regulasi negara.
Problemnya, menurut Kang Dedi bukan itu, itu hanya problem kecil dari seluruh keuangan negara.
“Problemnya besarnya adalah kandang-kadang uang pajak yang dibayarkan oleh rakyat tidak kembali ke daerah asal untuk pembangunan,” tutur Kang Dedi yang kini bertatus Duda setelah cerai dari Ambu Anne Ratna Mustika.
Diirinya pun mengambil sebuah contoh kecil yakni perihal Jalan Provinsi dari Kabupaten Subang menuju Kabupaten Purwakarta.
Nah jalan itu sudah dipinggirnya adalah kawasan industri. Industri sudah bayar pajak, sejatinya mereka harus mendapat layanan infrastruktur yang baik.
“Tapi kenyataannya apa yang terjadi jalan masih kecil tidak pernah dilebarkan. Kondisinya buruk tiap hari berhadapan dengan truk-truk besar dan kemacetan,” sentil Kang Dedi yang pernah menjabat 2 periode sebagai Bupati Purwakarta.
Baca Juga: Senyum Mobile Siap Layani 45 Juta Nasabah Ultra Mikro secara Digital
Lantas uang-uang pajak itu kemana? Ternyata dikatakan Kang Dedi uang pajak benar masuk ke kas negara, tetapi pemerintah dari pusat, provinsi dan daerah yang menyusun anggaran sering kali tidak membuat prioritas untuk pentingan infrastruktur.
“Artinya tidak terkoneksi dengan kebijakan para gubernur, bupati soal pembangunan jalan. Semestinya jalan provinsi baik, kabupaten baik dan desa baik,” ungkap Kang Dedi.
Dari padangan Kang Dedi, selama ini uang pajak disusun itu sebagaian kegiatan-kegiatan yang penting bisa di SPJkan. Misal pertemuan, perjalanan dinas, seminar-seminar, judul anggarannya pun kandang aneh-aneh.
Yang penting anggaran terserap bisa bisa dipertanggungjawabkan, sehhingga kalau diaudit BPK dapat WTP.
“Ya benar secara administrasi baik, kegiatan seminar administrasinya baik, symposium WTPnya baik, rapat baik, seremonial baik. Tetapi gak ada manfaatnya bagi masyarakat dan rakyat,” sentil kembali Kang Dedi.
Apa yang terjadi saat ini ditambahkan Kang Dedi, sehingga rakyat tidak menikmati jalan yang baik dengan saluran irigasi yang baik.
“Ini menjadi catatan penting bagi kita semua, maka yang harus dilakukan pengawasan. Awasi dalam penyusunan APBN dan APBD dan APBDes dipastikan digit-digit anggaran memiliki manfaat yang besar,” pungkas Kang Dedi. ***
