Rosan Roeslani Lobi-lobi Moody's dan S&P Beri Rating ke Danantara

Achmad Fauzi | Suara.com

Jum'at, 13 Februari 2026 | 20:29 WIB
Rosan Roeslani Lobi-lobi Moody's dan S&P Beri Rating ke Danantara
Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani. [Tangkapan Layar].
  • BPI Danantara sedang melobi lembaga pemeringkat internasional Moody's dan S&P setelah sukses raih rating AAA (idn) dari Fitch.
  • CEO Danantara, Rosan Roeslani, menyatakan rating positif ini bukti kepercayaan global terhadap risiko terukur Danantara.
  • Moody's pada 5 Februari 2026 menurunkan outlook peringkat Indonesia menjadi negatif karena pelemahan tata kelola.

Suara.com - Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) tengah melobi-lobi lembaga pemeringkat internasional, mulai dari Moody’s Ratings dan S&P Global Ratings.

Sebelumnya, lembaga yang dibentuk era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini raih predikat dari lembaga rating Pefindo dan Fitch. Pemberian rating ini tertuju pada obligasi Patriot Bond yang dikeluarkan Danantara dengan rating AAA (idn) dari Fitch.

"Kita in the process to get rating dari S&P and Moody's," ujar CEO Danantara, Rosan Roeslani dalam Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Rosan dengan bangga menyebut, rating tersebut sebagai bukti bahwa global percaya dengan kehadiran Danantara.

Managing Director Chief Economist Danantara Reza Yamora Siregar mengatakan 15 BUMN Asuransi akan dipangkas dan disisakan 3 saja. Mayoritas punya kinerja bisnis buruk. Foto: Logo Danantara. [Antara]
Managing Director Chief Economist Danantara Reza Yamora Siregar mengatakan 15 BUMN Asuransi akan dipangkas dan disisakan 3 saja. Mayoritas punya kinerja bisnis buruk. Foto: Logo Danantara. [Antara]

"Ini juga memberikan lebih kepercayaan bahwa Danantara ini risikonya sangat terukur, terstruktur, dan ini memberikan hal yang sangat positif mengenai danantara. Jadi ini pun kita sudah di rating, dan alhamdulillah dari Pefindo maupun dari Fitch," imbuh Rosan.

Sebelumnya, Lembaga pemeringkat Moody’s pada Kamis (5/2/2026) menurunkan outlook peringkat Indonesia dari stabil menjadi negatif. Ini merupakan pukulan terbaru untuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, setelah pekan lalu MSCI Inc membekukan indeks pasar modal dan menyebabkan IHSG ambruk.

Moody's dalam keterangannya mengatakan outlook peringkat Indonesia kini negatif, meski masih dipertahankan di level layak investasi Baa2, karena melihatnya adanya tanda-tanda pelemahan tata kelola serta semakin berkurangnya efektivitas kebijakan.

"Perubahan ini mencerminkan kebijakan yang makin sulit diprediksi, kekhawatiran terhadap tata kelola, dan meningkatnya ketidakpastian yang bisa mempengaruhi kepercayaan investor,” tegas keterangan Moody’s.

"Jika terus berlanjut, tren ini dapat mengikis kredibilitas kebijakan Indonesia yang sudah lama dibangun, yang selama ini mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat serta stabilitas makroekonomi, fiskal, dan keuangan," ungkap Moody’s.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pecahkan 10 Kasus Misterius Ini, Kamu Detektif atau Cuma Amatir?
Ikuti Kuisnya ➔
SIMULASI TKA SD: 15 Soal Matematika Materi Pecahan Senilai Beserta Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Beserta Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Purbaya Sebut Rating Moody's Offside, Klaim Ekonomi RI Akan Ekspansif hingga 2031

Purbaya Sebut Rating Moody's Offside, Klaim Ekonomi RI Akan Ekspansif hingga 2031

Bisnis | Jum'at, 13 Februari 2026 | 17:21 WIB

Arab Saudi Gencar Tawarkan Mekah ke Investor Global, Harga Tanah Capai Rp1,4 Miliar per Meter

Arab Saudi Gencar Tawarkan Mekah ke Investor Global, Harga Tanah Capai Rp1,4 Miliar per Meter

Bisnis | Jum'at, 13 Februari 2026 | 17:15 WIB

Prabowo Patok Target Tinggi, RoA Danantara Wajib Tembus 7 Persen

Prabowo Patok Target Tinggi, RoA Danantara Wajib Tembus 7 Persen

Bisnis | Jum'at, 13 Februari 2026 | 16:32 WIB

Terkini

Pertamina Tegaskan Harga BBM Pertamax Cs Belum Naik pada 1 April

Pertamina Tegaskan Harga BBM Pertamax Cs Belum Naik pada 1 April

Bisnis | Selasa, 31 Maret 2026 | 21:27 WIB

WFH ASN Daerah: Lokasi Ponsel Akan Dipantau, Wajib Respons Sebelum 5 Menit

WFH ASN Daerah: Lokasi Ponsel Akan Dipantau, Wajib Respons Sebelum 5 Menit

Bisnis | Selasa, 31 Maret 2026 | 21:20 WIB

Konflik Timur Tengah Paksa Pemerintah Terapkan B50 di Juli Tahun Ini

Konflik Timur Tengah Paksa Pemerintah Terapkan B50 di Juli Tahun Ini

Bisnis | Selasa, 31 Maret 2026 | 21:18 WIB

Rincian 8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global

Rincian 8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global

Bisnis | Selasa, 31 Maret 2026 | 21:16 WIB

Bahlil: RI Dapat Pasokan Minyak Baru Pengganti Timur Tengah

Bahlil: RI Dapat Pasokan Minyak Baru Pengganti Timur Tengah

Bisnis | Selasa, 31 Maret 2026 | 20:55 WIB

Skema MBG Diatur Ulang untuk Menghemat Rp20 Triliun di Tengah Krisis Energi

Skema MBG Diatur Ulang untuk Menghemat Rp20 Triliun di Tengah Krisis Energi

Bisnis | Selasa, 31 Maret 2026 | 20:48 WIB

Usai ASN, Menaker Segera Berlakukan WFH untuk Karyawan Swasta

Usai ASN, Menaker Segera Berlakukan WFH untuk Karyawan Swasta

Bisnis | Selasa, 31 Maret 2026 | 20:38 WIB

ASN Wajib WFH Sehari Mulai 1 April Besok

ASN Wajib WFH Sehari Mulai 1 April Besok

Bisnis | Selasa, 31 Maret 2026 | 20:37 WIB

Rupiah Terus Melemah Akibat Konflik Timur Tengah, Kemenperin: Gunakan Skema LCT

Rupiah Terus Melemah Akibat Konflik Timur Tengah, Kemenperin: Gunakan Skema LCT

Bisnis | Selasa, 31 Maret 2026 | 20:31 WIB

Pemerintah Hemat Rp 260 Triliun dari Kebijakan WFH Hingga Pembatasan BBM

Pemerintah Hemat Rp 260 Triliun dari Kebijakan WFH Hingga Pembatasan BBM

Bisnis | Selasa, 31 Maret 2026 | 20:28 WIB