Suara Denpasar - Tagar solidaritas untuk Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti kembali ramai di sosial media, Senin, 6/3/2023.
Tagar solidaritas untuk Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti itu awalnya timbul atas dugaan kasus pencemaran nama baik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Inventasi Luhut Binsar Panjaitan. Namun kini kasusnya memasuki babak baru.
"Kasus kriminalisasi dan pembungkaman ekspresi Fatia-Haris kini terus berlanjut setelah digantungkan oleh Kepolisian selama kurang lebih satu tahun," tulis keterangan Kontras, dilansir Suara Denpasar dari rilis mereka, Senin, 6/3/2023.
"Fatia-Haris hanyalah satu kasus dari puluhan kasus pidana ekspresi dgn UU ITE. Perburuan terhadap ekspresi jg terjadi pd warga yg membuat mural, membentangkan poster & konten lainnya. Hal ini memperlihatkan bahwa ambisi pemerintah hanya utk menghabisi ekspresi warga negara," lanjut keterangan tersebut.
Sebagai informasi bahwa jauh sebelumnya, Polisi secara resmi telah menetapkan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik Luhut Binsar Pandjaitan.
Semuanya bermula pada bulan Agustus 2021. Saat itu, Fatia Maulidiyanti blak-blakan mengungkapkan kebenaran dalam channel Youtube Haris Azhar yang berkepala "Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga Ada!!."
Apa yang diungkapkan Fatia Maulidiyanti itu sebenarnya didasarkan pada temuan koalisi masyarakat sipil, yang membedah adanya indikasi kepentingan ekonomi dalam serangkaian operasi militer ilegal di Intan Jaya, Papua.
Riset tersebut dilakukan oleh Walhi, Jatam Nasional, YLBHI, Yayasan Pusaka, LBH Papua, WALHI Papua, Kontras, Greenpeace, Bersihkan Indonesia, dan juga Trend Asia.
Kajian tersebut mengupas industri ekstraktif tambang dengan menggunakan perspektif ekonomi-politik.
Namun ironis, Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar kemudian disomasi oleh kuasa hukum Luhut Binsar Panjaitan. (*/Dinda)
