REGIONAL:
Suara Denpasar – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali menambah jumlah tersangka dugaan korupsi sumbangan pengembangan institusi (SPI). Kali ini, penyidik Kejati Bali menetapkan satu tersangka lagi yakni Rektor Universitas Udayana (Unud), Prof Dr. Ir. I Nyoman Gde Antara, M. Eng., IPU atau Prof I Nyoman Gde Antara.
Sebelumnya, Kejati Bali sudah menetapkan tiga tersangka yang merupakan pejabat di Unud. Dengan ditetapkannya Prof Antara sebagai tersangka, maka sudah 4 orang jadi tersangka dalam dugaa korupsi SIP Unud.
Siapa sebetulnya Prof Antara? Dari penelusuran Suara Denpasar dari situs Unud.ac.id dan berbagai sumber, diketahui bahwa Prof Antara merupakan pria kelahiran Desa Gulingan, Kecamatan Mengwi, Badung, Bali, pada 7 Agustus 1964. Dia tinggal di Banjar Tengah Kaler, Desa Gulingan.
Prof Antara menamatkan pendidikan S-1 dari Teknik Mesin Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya pada 1990. Setelah tamat, dia menjadi dosen muda di Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Udayana.
Pada 1998, Prof Antara mendapat beasiswa S-2 dari pemerintah Jepang. Dia kuliah di Jepang mengambil bidang Teknologi Material dan berhasil mendapatkan gelar master engineering (M.Eng) pada 2001.
Tak berhenti di sana, dia lanjut mendapat beasiswa ke S2 dan tamat pada 2004. Bidang yang dia ambil masih tetap. Yakni Teknologi Material. Kebetulan, jepang terkenal ilmu material.
Setelah berhasil meraih Ph.D atau doctoral, Prof Antara sempat kembali mengajar di Universitas Udayana pada 2004. Akan tetapi, baru dua tahun, dia kembai melanjutkan post doctoral ke universitas di Korea Selatan dengan mengambil bidang bio material.
Setelah itu, Prof Antara pulang kembali ke Indonesia dan mengajar di Unud pada 2008. Sejak itu, dia tidak hanya sebatas menjadi dosen, juga mulai memegang jabatan-jabatan di Unud.
Di antaranya, dia adalah orang yang mendirikan International Office Unud atau Kantor Urusan Internasional Unud.
Kemudian dia menjadi sekretaris di LP2M (Lembaga Peneitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ) Unud, lalu jadi Kabid di tempat yang sama, hingga menjadi ketua LP2M Universitas Udayana.
Sebelum akhirnya dilantik sebagai Rektor Unud pada 2021, Prof Antara sempat mengemban sebagai Wakil Rektor 1 (Bidang Akademik) Unud saat rektor Unud dijabat Prof Raka Sudewi.
Meraih S2 dan S3 di bidang teknologi material, Prof Antara memiliki keahlian khusus di bidang materials processing advance technology. Yakni keahlian dalam menciptakan bahan atau material yang lebih ringan. Misalnya, material membuat laptop, HP, kendaraan, dan sebagainya sehingga lebih kuat namun lebih ringan.
Dengan kendaraan lebih ringan, maka bisa menghemat energi. Begitu juga material yang ringan namun kuat pada laptop, HP, dan lainnya juga akan diminati konsumen.
Material-material itu seperti besi, aluminium, titanium, magnesium, dan lainnya. Material itu diproses agar menjadi structural dan siap pakai.
Yang menarik dari Prof Antara lainnya adalah dia merupakan rektor pertama Unud dari Fakultas Teknik. Dari 11 rektor Unud pendahulu Prof Antara, sebagian besar dari Fakultas Kedokteran (8), Fakultas Sastra (2), dan Fakultas Pertanian (1).
Namun, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali menetapkan rektor Unud atau Universitas Udayana Prof Antara jadi tersangka dugaan korupsi dana Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) Unud pada 8 Maret 2023. Pengumuman tersangka itu diumumkan ke awak media, Senin (13/3/2023).
Kasipenkum Kejati Bali, Putu Agus Eka Sabana mengatakan Rektor Unud Prof Antara juga menjadi ketua panitia penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri tahun 2018-2022. Dia diduga telah terlibat dalam dugaan korupsi dana SPI unud dengan jumlah sekitar ratusan miliar.
"Berdasarkan alat bukti yang cukup berupa keterang saksi, keterangan ahli dan surat serta alat bukti petunjuk tersangka Prof. Dr. INGA berperan dalam dugaan tindak pidana korupsi dana SPI mahasiswa baru jalur mandiri Universitas Udayana tahun 2018-2022,” jelas Putu Agus Eka Sabana.
Agus Eka menjelaskan, perbuatan Prf Antara diduga merugikan keuangan negara sekitar Rp105.390.000.000 dan Rp3.945.000.000.
“Juga diduga merugikan keuangan negara sekitar Rp334.572.000.000," papar dia di Kantor Kejati Bali. (*)
TERPOPULER
