Bukan Semarang! Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Pilih Sembelih Sapi di RPH Salatiga Karena ini

Suara Denpasar - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memilih sembelih sapi di Rumah potong Hewan (RPH) Kota Salatiga.

Sudah 18 tahun Gubernur Provinsi Jawa Tengah Ganjar Pranowo berlangganan menyembelih sapi di RPH Kota Salatiga. 

Meski berasal dari Getasan, Kabupaten Semarang, Gubernur Provinsi Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku lebih suka memilih menggunakan jasa RPH Salatiga.

Bukan tanpa alasan, Ganjar Pranowo memilih RPH tersebut karena memiliki sertifikat halal dan higienis, membuat kualitas daging yang dijualnya dinilai tinggi oleh para juragan daging di “Kota Toleransi” itu.

Dilansir dari laman Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Jum'at (2/6/2023), Ganjar Pranowo mengatakan sertifikasi halal yang dimiliki tempat itu, lebih memudahkannya dalam menjual daging. Hal itu berimbas pula pada harga jual daging yang tinggi.

“Wah memuaskan, yang punya surat halal hanya salatiga. Misalnya kalau beli harga sapi Rp25 juta, ya bisa (harga jual) Rp25,5 juta, sampai Rp25,6 juta gitu,” ucap Ganjar dikutip dari laman Pemprov Jateng.

Kepala Dinas Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Salatiga Henni Mulyani menuturkan, sejak memiliki sertifikat halal dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV), berdampak pada kepercayaan masyarakat. Ini dibuktikan dengan banyaknya warga yang memercayakan penyembelihan hewan ke instansi tersebut.

“Kepercayaan masyarakat meningkat. Ini terbukti pada  2020-2021, peningkatan penyembelihan 14 persen dari dalam kota, yang luar kota itu ada 2 persenan dengan meningkat tiap tahun. Makin masyarakat tahu ber-NKV, halal, makin banyak yang datang ke sini,” jelasnya.

Seperti diketahui, Pemprov Jateng tengah mengakselerasi sertifikasi halal Rumah Potong Hewan (ruminansia dan unggas). 

Data Disnakkeswan Jateng  hingga Mei 2023, dari 78 unit jumlah RPH, yang bersertifikasi halal (dan sertifikat NKV) ada 10 unit. Sedangkan RPU dari 50 unit, sudah ada 33 unit bersertifikat halal.

Hingga Mei 2023, pengajuan pendampingan sertifikasi NKV dan halal terus bertambah. Tercatat, sudah ada empat kabupaten yakni Sukoharjo, Kudus, Jepara dan Brebes, yang mengajukan untuk proses pendampingan sertifikasi NKV dan halal. (*/Ana AP)