Suara Denpasar - Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim menyampaikan masalah kesejahteraan pegawai keimigrasian yang dirasa belum memadai kepada Komisi III DPR RI dalam rapat yang diselenggarakan pada Rabu, (21/6/2023).
Silmy mengatakan kesejahteraan pegawai di lingkungan Imigrasi masih sangat jauh. Hal itu berbeda dengan kesejahteraan yang miliki oleh kementerian lain.
Menurut Silmy peningkatan kesejahteraan pegawai turut berpengaruh pada peningkatan kualitas layanan publik karena pegawai dapat melakukan pekerjaannya dengan tenang.
“Peningkatan kesejahteraan pegawai ini penting karena setelah kita bandingkan dengan kementerian keuangan di pajak atau bea cukai, terus kemudian di kepolisian atau TNI, ini ada tunjangan kemahalan, tunjangan perbatasan, kemudian ada insentif dalam konteks upah pungut, PNBP. Di sini (Direktorat Jenderal Imigrasi) tidak, kita belum merasakan itu," ungkap Silmy.
Silmy menjelaskan usulan itu dilandasi pada pencapaian realisasi PNBP keimigrasian di tahun 2022 dan 2023 yang melampaui target. Tahun 2022 Imigrasi berhasil menyumbang Rp 4,6 triliun atau 231% capaian dari target Rp 2 triliun PNBP.
Sementara hingga akhir Mei 2023 realisasi PNBP keimigrasian telah mencapai Rp 3,15 triliun atau 132,7% dari target. Dia optimis dapat meraup PNBP mendekati Rp 7 triliun pada tahun 2023.
Silmy bercerita bahwa dirinya telah melakukan kunjungan ke beberapa kantor Imigrasi yang berada di perbatasan darat. Dilihatnya keadaan pegawai Imigrasi jauh dari kata layak karena salah satunya banyak yang belum memiliki rumah dinas.
Karena itu Dirjen Imigrasi itu berupaya untuk mendorong pengadaan rumah atau komponen tunjangan sewa rumah bagi pegawai Imigrasi yang bertugas di perbatasan.
“Saya sedang dorong pengadaan rumah atau pembangunan rumah. Kalau seandainya tidak diberikan rumah, paling tidak diberikan tunjangan sewa rumah," harapnya. (Rizal/*)
TERPOPULER
