Terjadi Kekosongan Kepemimpinan, Bawaslu Kabupaten/Kota se-Bali Diambil Alih

Suara Denpasar - Bawaslu Kabupaten/Kota se-Bali mengalami kekosongan kepemimpinan. Pasalnya Bawaslu RI terus menunda pengumuman nama-nama komisioner terpilih untuk masa jabatan 2023-2028. 

Padahal masa jabatan komisioner Bawaslu kabupaten/kota periode 2018-2023 telah berakhir pada 14 Agustus 2023. Hal itu membuat kepemimpinan Bawaslu Kabupaten/kota se-Bali vacum.

Ketua Bawaslu Provinsi Bali, Putu Agus Tirta Suguna mengatakan untuk mengatasi kekosongan tersebut, Bawaslu Bali telah mengambil alih kepemimpinan sementara. 

"Merujuk pada surat dari Bawaslu RI, maka kami Bawaslu Provinsi ditugaskan untuk mengambilalih kewenangan pimpinan sementara di sembilan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Bali," jelas Putu Agus Tirta Suguna, saat ditemui media di kantor Bawaslu Bali, di Jalan Moh Yamin, Renon, Denpasar, pada Rabu (16/8/2023).

Putu Agus menjelaskan untuk mempermudah kerja, dia dan komisioner Bawaslu Bali lainnya sudah membentuk tim koordinasi. Setiap Bawaslu Kabupaten/Kota masing-masing memiliki koordinator.

"Nantinya koordinator itu terdiri dari lima anggota komisioner Bawaslu Provinsi, yang membagi tugas untuk saling mengkoordinasi dengan Korsek masing-masing dan mensupervisi jika misalnya terjadi sengketa terkait pengawasan kepemiluan," kata dia.

Putu Agus sendiri belum mengetahui kapan akan diumumkan nama-nama komisioner Bawaslu Kabupaten/kota tersebut. Padahal jika mengacu pada jadwal sebelumnya mestinya Bawaslu RI sudah mengumumkan pada 12 Agustus 2023 lalu.

Namun Bawaslu RI kemudian mengeluarkan Surat Edaran untuk menunda pengumuman Komisioner Bawaslu Kabupaten/Kota terpilih menjadi tanggal 16-20 Agustus 2023. 

Saat ini pun Bawaslu RI belum juga mengumumkan nama-nama komisioner Bawaslu Kabupaten/kota. Karena itu Putu Agus berharap Bawaslu RI segera mengumumkan, sebab tahapan pemilu sudah semakin ketat menuju pemilu 2024.

"Kami berharap semoga secepatnya di kisaran tanggal 18-20 Agustus nanti nama-nama komisioner Bawaslu kabupaten/kota bisa diumumkan dan langsung dilantik. Karena akan memudahkan kinerja kami dalam pengawasan pemilu," tandasnya.(Rizal/*)