Depok.suara.com, Politik uang dan pemilih siluman masih menjadi momok serius saat pelaksanaan Pemilu pada tahun 2024 di Kota Depok.
Ketua Bawaslu Depok, Luli Barlini kepada wartawan pada Jumat (16/9) mengatakan, modus money politic (politik uang) dan pemilih siluman masih menjadi momok yang cukup serius untuk diawasi dalam pemilihan umum atau Pemilu 2024.
“Iya kalau di Kota Depok itu lebih kepada politik uang, namun kalau kitanya masif juga melakukan pengawasan itu juga bisa ditekan,” katanya usai melakukan pertemuan dengan awak media di kantor Bawaslu Depok.
Menurut data atau rekam jejak pada pemilu sebelumnya, kata Luli, kasus money politic itu yang paling rawan adalah di daerah-daerah perbatasan.
Selain itu, yang juga jadi sorotan Bawaslu Depok adalah soal pemilih fiktif alias tak jelas, atau yang disebut sebagai pemilih siluman.
“Misalnya waktu di Jatijajar pemilihan suara ulang itu kan karena ada dropping orang dari luar,” tutur dia.
“Terus juga ada juga di Abadijaya waktu itu ya, yang tiba-tiba datang orang berbondong-bondong datang. Jadi memang pemilih siluman ini rentan,” sambungnya.
Namun dari dua modus tersebut, menurut Luli, ketimbang politik uang, hal yang paling rentan sebenarnya adalah pemilih siluman.
“Kalau politik uang kayanya kurang, karena kita sudah kota jadi lebih rasional,” katanya.
Lebih lanjut ia mengungkapkan, bahwa tempat pemungutan suara atau TPS rawan itu adalah wilayah-wilayah yang lokasinya berdekatan dengan perbatasan.
“Abadijaya, terus sekitaran UI, Jatijajar, Bojongsari. Jadi di ujung-ujung wilayah," tuturnya.
Dia menambahkan pada tahun 2024 lebih riskan, ketimbang sebelumnya.
“Pemilu 2024 lebih resisten, karena beririsan antara pemilu, pileg, pilres dengan pilkada. Jadi kami belum selesai nanti ada lagi pilkada.”katanya.
Terkait hal itu, pihaknya mengklaim telah menyiapkan berbagai strategi. Satu hal yang kami lakukan adalah sosialisasi harus gencar dan masif ke masyarakat Depok.
