REGIONAL:
Depok.suara.com - Pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) pada Selasa (6/12/2022). Menuai banyak penolakan dari berbagai pihak terutama dari bidang pariwisata.
Banyak yang mengkhawatirkan undang-undang baru tersebut akan membuat turis pergi. Hal ini karena adanya larangan berhubungan sex di luar nikah dan ancaman pidana bila dilaporkan kepada penegak hukum.
Turis Australia disebut sebagai salah satu pihak yang menolak adanya pasal dalam KHUP terbaru tersebut. Media Australia bahkan menjuluki sebagai "Bali bonk ban".
Diketahui perekonomian Indonesia sangat bergantung pada Australia yang merupakan wisatawan nomor satu. Ribuan orang akan terbang ke pulau tropis Bali setiap bulan untuk menikmati cuaca hangatnya, menikmati bir Bintang yang murah, dan pesta pantai sepanjang malam.
Bahkan pernikahan di Bali cukup umum, dan ribuan mahasiswa pascasarjana Australia terbang ke Bali setiap tahun untuk merayakan kelulusan SMA. Bagi banyak anak muda Australia, perjalanan ke Bali dipandang sebagai ritus peralihan.
"Yang lain pergi ke sana beberapa kali setahun untuk liburan cepat dan murah, " tulis Tiffany Wertheimer yang dimuat BBC.
Perlukah khawatir?
Beberapa pengamat mengatakan KUHP baru tidak mungkin mempengaruhi wisatawan. Hal ini karena pasal tersebut adalah delik aduan di mana memerlukan pengaduan dari pihak yang dirugikan.
Tetapi seorang peneliti dari Human Rights Watch mengatakan mungkin ada keadaan di mana hukum baru ini bisa saja menjerat. Apalagi bila turis Australia ini memiliki pacar seorang masyarakat lokal.
"Katakanlah seorang turis Australia punya pacar atau pacar yang orang lokal," kata Andreas Harsono, seorang peneliti senior di Human Rights Watch kepada Australian Broadcasting Corporation (ABC).
"Kemudian orang tua setempat atau saudara laki-laki atau perempuan setempat melaporkan turis itu ke polisi. Ini akan menjadi masalah."
Sementara itu argumen bahwa polisi hanya akan menyelidiki jika ada anggota keluarga yang mengajukan pengaduan itu sendiri berbahaya. Hal ini karena bisa saja pengaduan ini dilakukan secara selektif.
"Mungkin hotel, mungkin turis asing... yang akan memungkinkan petugas polisi tertentu memeras suap atau politisi tertentu menggunakan, katakanlah, undang-undang penistaan agama, untuk memenjarakan lawan mereka."
Memilih tempat lain
Kondisi Bali sedang dalam proses pemulihan yang sangat lambat pasca
pandemi, dan banyak bisnis masih berusaha mendapatkan kembali apa yang hilang dari mereka.
TERPOPULER
