Mendekam di Penjara, Nikita Mirzani Ajukan Syarat ke Razman Bila Ingin Bertemu

Suara.com - Razman Arif Nasution mengunjungi Nikita Mirzani di Rutan Narkoba, Polda Metro Jaya. Namun, ia tak bisa bertemu dengan bintang film Nenek Gayung tersebut.

Pertemuan yang tidak terealisasi ini bukan karena Nikita Mirzani menolak bertemu Razman Arif Nasution. Ada beberapa faktor yang menjadi penghalang.

Pertama, karena jam besuk untuk tahanan telah selesai. Dimulai pukul 10.00 WIB hingga 15.00 WIB pada Senin sampai Kamis.

"Memang tidak ada jam besuk di jam segini karena sampai jam. Lalu kemudian saya minta disampaikan ke Nikita Mirzani ingin bertemu hari Senin sekitar jam 11," kata Razman Arif Nasution di Polda Metro Jaya, Kamis (13/3/2025).

Nikita Mirzani yang diketahui berseteru dengan Razman Arif Nasution tanpa diduga mengiyakan keinginan si pengacara bertemu.

Namun, ada syarat yang harus dipenuhi Razman Arif Nasution jika ingin bertemu dengan Nikita Mirzani di sel tahanan.

"Bahasanya begitu kan (boleh). Jadi kalau mau bertemu, silahkan komunikasi dengan penyidik," kata Razman Arif Nasution.

Maka dari itu, Razman Arif Nasution akan datang ke penyidik untuk dijembatani bertemu dengan Nikita Mirzani pada Senin, (17/3/2025).

Baca Juga: Razman Panggil Nikita Mirzani 'Adik', Pengin Besuk di Tahanan

"Kalau saat ini belum bisa ketemu, karena memang waktunya belum ada," ucap Razman Arif Nasution.

Padahal sebelum Nikita Mirzani dipenjara, ia dan Razman Arif Nasution saling berseteru. Termasuk sama-sama melaporkan perkara di kantor polisi.

Nikita Mirzani melaporkan Razman Arif Nasution lantaran memperlihatkan bukti USG Laura Meizani alias Lolly. Laporan tersebut sudah teregister di Polda Metro Jaya.

Sementara itu Razman Arif Nasution melaporkan Nikita Mirzani di Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan penganiayaan.

Perseteruan ini bukan hanya karena saling lapor. Tapi juga kekesalan Nikita Mirzani karena Razman Arif Nasution membela Vadel Badjideh.

Perbesar

Seperti diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Vadel Badjideh atas kasus persetubuhan anak di bawah umur dan atau aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan.