Gus Miftah Turun Tangan soal Kisruh Nasab Habib, Ingatkan Bahaya Politik Identitas

Suara.com - Kisruh mengenai nasab Ba'alawi atau habib di Indonesia belakangan menjadi isu yang cukup panas.

Banyak pihak belakangan mempertanyakan kebenaran tentang keturunan Rasulullah Muhammad SAW yang diklaim oleh sejumlah habib di Indonesia.

Di samping pihak yang meragukan, tak sedikit pula yang mendukung para Ba'alawi karena dianggap keturunan lansung Nabi Muhammad yang harus dicintai.

Konflik sosial dan identitas ini belakangan memanas dengan munculnya Perjuangan Walisongo Indonesia (PWI) Laskar Sabilillah di sejumlah daerah, yang mendukung pengungkapan polemik nasab Ba'Alawi para Habaib.

Kondisi ini tak hanya menimbulkan ketegangan antar kelompok, tapi juga meresahkan masyarakat luas yang mendambakan kerukunan umat.

Kasus ini sendiri sebenarnya mulai panas setelah terbitnya buku dari KH Imaduddin Utsman.

Dalam bukunya, KH Imaduddin meragukan keabsahan nasab kelompok Ba'alawi sebagai dzurriyah Nabi Muhammad SAW.

Kisruh ini pun kemudian ditanggapi oleh Gus Miftah. Menurut mantan utusan presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan ini masalah ini sebenarnya bisa diatasi bila kedua belah pihak mau duduk bersama.

"Masalah ini jadi rumit bukan karena kontennya, tapi karena cara menyampaikannya. Saya pribadi tidak mempermasalahkan perbedaan pendapat. Tapi kalau sudah masuk ke ranah publik dan jadi provokasi, ya harus ada yang menengahi," ujar Gus Miftah kepada wartawan di Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Gus Miftah melihat perlunya pendekatan persuasif dan ruang dialog agar dua kubu yang berseteru ini bisa kembali berdamai dan menjunjung ukhuwah islamiyah.

"Kita ini bangsa besar. Perbedaan itu hal biasa. Tapi kalau sudah menyentuh fanatisme dan sektarianisme, lalu diperkuat dengan politik identitas, itu yang berbahaya," katanya.

"Kalau konflik ini tidak segera diakhiri, kita bisa kehilangan banyak hal," imbuh sahabat Deddy Corbuzier ini menambahkan.

Gus Miftah berharap masalah ini tidak berlarut dan pihak-pihak yang berseberangan bisa menerima perbedaan dan mengedepankan perdamaian.

Gus Miftah juga mengingatkan bahwa agama tidak boleh dijadikan alat untuk meraih kekuasaan ataupun dominasi kelompok.

"Tidak bisa dibenarkan kalau agama digunakan sebagai alat politik. Apalagi untuk menjatuhkan kelompok lain," ucap Gus Miftah.