Suara.com - Pendakwah ustaz Felix Siauw diduga menyinggung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam cuitan terbaru di akun X-nya, @felixsiauw.
Dalam cuitan tersebut, Felix Siauw menyinggung seseorang yang 'membeli like' untuk sebuah postingan.
Tidak hanya itu, Felix Siauw juga menyinggung seorang anak yang meminta sesuatu kepada ayahnya karena dia tidak sanggup mewujudkannya sendiri.
"Namanya bocah, kalau pengin tapi nggak mampu, ya minta bapaknya. Bikin video banyak dislikes (yang tidak suka), ya beli like lah!" kicaunya pada Kamis, 1 Mei 2025.
Dalam cuitan akhirnya, Felix Siauw pun menyindir bahwa sosok tersebut seolah sedang tidak hidup di dunia nyata.
"Ubur-ubur ikan lele, kapan mau hidup riil di dunia nyata le?" peringatnya.
Meskipun pendakwah dulunya mualaf itu tidak menyebut nama secara terang-terangan, publik langsung menduga bahwa sosok yang dimaksud adalah Gibran Rakabuming Raka.
"Coba Mas Wapres @gibran_tweet kasih tanggapan mengenai anak yang nggak mampu terus minta ke bapaknya. Barangkali statement Mas Wapres bisa menjadi motivasi ke anak muda yang menginginkan sesuatu dengan jerih payahnya sendiri tanpa minta ke orang tua," sindir seorang warganet.
"Kenapa vidio youtube gibran rakabuming yang berjudul "Generasi Muda, Bonus Demografi dan Masa Depan Indonesia" like nya bisa naik begitu cepat, apakah itu asli atau beli like?" tanya warganet yang lain.
Baca Juga: Dituntut 5 Tahun Penjara dan Denda Rp 10 Juta, Isa Zega Protes: Kok Segitu Yang Mulia?
"Yaelah koko ustaz, jangankan beli like, beli kursi jabatan pun hasil dari bapake," ujar warganet yang lain.
Kronologi Gibran Rakabuming Raka menjadi Wakil Presiden RI
Diketahui, mantan Wali Kota Solo itu dapat mencalonkan diri dalam Pemilu 2024 lantaran Mahkamah Konstitusi (MK) menambahkan syarat dalam pecalonan presiden dan wakil presiden.
Syarat tersebut ditambahkan dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
MK pada 2023 lalu menyatakan bahwa seseorang yang belum berusia 40 tahun dapat mencalonkan diri sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) selama punya pengalaman sebagai kepala daerah.
Keputusan baru tersebut diatur dalam perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 yang digelar pada 16 Oktober 2023 lalu.
