Infografis
Suara.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menilai argumentasi hukum yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI terkait usul pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka cukup kuat.
Mahfud mengutip pasal 7 A dalam konstitusi terkait syarat pemberhentian presiden dan atau wakil presiden. Syarat tersebut antara pelanggaran hukum, perbuatan tercela, dan keadaan.
Pelanggaran hukum meliputi pengkhianatan terhadap negara, koruspi, penyuapan, dan kejahatan berat.
Mantan hakim Mahkamah Konstitusi ini menilai argumentasi paling mudah sebagai syarat pemakzulan Gibran adalah dugaan korupsi keluarga Joko Widodo (Jokowi). Hal ini kata dia bisa relevan mengingat Gibran adalah bagian keluarga Jokowi.
"Itu bisa dibuktikan (dulu). Satu, yang paling gampang adalah dugaan korupsi karena yang masuk empat itu, kenapa? Karena dia keluarganya," ujar Mahfud dalam kanal Youtube Mahfud MD Official, dikutip Rabu, 11 Juni 2025.
Kedua, Mahfud MD menyoroti pelanggaran etika dalam proses penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
Menurut dia, pelanggaran etika tersebut sudah terbukti lewat putusan MKMK.
"Yang kedua pealanggaran etika yang muncul dari proses penetapan sebagai calon yang terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa prosesnya melanggar etika, sesuai keputusan MKMK," ujar Mahdud MD.
Terakhir, Mahdud menyoroti polemik akun Fufufafa yang sempat bikin heboh tak lama Gibran terpilih jadi wakil presiden mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Akun diduga milik Gibran tersebut di masa lalu kerap membuat postingan tak pantas, termasuk kepada Prabowo dan keluarga.
"Kalau Fufufafa itu diungkap dan benar terkait Gibran itu sudah jadi alasan yang sangat kuat untuk itu," ujar Mahfud.
Baca Juga: Syarat Pemakzulan Gibran Disebut Kuat, Mahfud MD Beberkan Alur Impeachment dari DPR hingga MPR
Hanya saja kata Mahfud, proses pemakzulan tak mudah dilakukan begitu saja. Masih ada tahapan selanjutnya usai MPR-DPR menerima surat usul pemakzulan dari Forum Purnawirawan TNI.
Prosesnya sudah benar
Mahfud menilai upaya yang dilakukan Forum Purnawirawan TNI dengan berkirim surat terkait usul pemakzulan Gibran sudah tepat. Artinya, hal tersebut tak melanggar konstitusi.
"Menurut saya benar. Itu lebih elegan karena dilakukan tidak secara sembunyi-sembunyi, dengan kasak kusuk yang tidak sehat, tapi dinyatakan secara resmi," kata Mahfud MD.
Forum Purnawirawan TNI, lanjut Mahfud, sama seperti warga lain yang juga berhak mengusulkan pemakzulan terhadap presiden dan atau wakil presiden.
Prabowo disebut masuk akal dekati Megawati
Di tengah isu pemakzulan Gibran, ada pertemuan antara Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Umum DPP PDIP yang juga Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri.
Namun belum jelas apa maksud kedatangan Dasco yang diutus langsung oleh Prabowo Subianto tersebut menemui Megawati.
Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Infonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai jika berkaca dari situasi politik kekinian memang memungkinkan Prabowo mendekat ke Megawati.
"Situasi politik saat ini memungkinkan Prabowo untuk mendekat ke Megawati, terlebih dengan adanya desakan purnawirawan TNI memakzulkan Gibran, dan respon Prabowo yang terkesan tidak menghalau isu tersebut," kata Dedi kepada Suara.com, kemarin.
Di sisi lain, kata dia, Prabowo juga perlu dukungan DPR jika termasuk PDIP jika isu soal pemakzulan meluas.
"Sisi lain, Prabowo perlu dukungan DPR jika isu pemakzulan itu meluas sebagaimana statemen Jokowi yang menyatakan sistempaket dalam Pikpres, itu artinya Jokowi mendorong agar isu ini juga menyasar Prabowo, bukan hanya Gibran," katanya.
Meskipun, menurutnya, Prabowo seharusnya tidak terkait dengan pemakzulan karena faktanya Prabowo memenuhi syarat.
Kondisi demikian, kata dia, menjadi salah satu pemicu konsolidasi Prabowo ke PDIP sebagai Parpol mayoritas di DPR.
Lebih lanjut, Dedi juga menilai, bisa saja komunikasi melalui Dasco ini bisa berujung bergabungnya PDIP ke pemerintahan.
"Intensitas lobi politik antara Prabowo melalui Dasco memungkinkan adanya rancangan bergabungnya PDIP ke pemerintah," ujar dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa dirinya mendapatkan petunjuk, petuah, hingga wejangan setelah bertemu dengan Presiden Ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri.
Menurut dia, pertemuan dengan Megawati Soekarnoputri dan Ketua DPR RI Puan Maharani di kediamannya adalah ajang silaturahmi. Dia mengaku mengunjungi kediaman Megawati bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
"Juga ada beberapa pesan yang tentunya akan disampaikan kepada Pak Prabowo," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta.
Dia mengatakan bahwa hal yang dibicarakan dalam pertemuan itu antara lain soal nilai-nilai Hari Lahir Pancasila dan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 1945.
Selain itu, menurut dia, ada beberapa pesan yang disampaikan oleh Megawati Soekarnoputri untuk Presiden Prabowo Subianto. Namun, dia belum menjelaskan isi pesan yang dimaksud tersebut.
"Pesan itu nggak boleh disampaikan dong di sini," kata dia sebagaimana dilansir Antara.
Dasco bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, mengunjungi kediaman Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, di tengah isu reshuffle Kabinet Merah Putih.
Pertemuan yang berlangsung di kediaman Megawati di Jl Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, diposting melalui akun Instagram @prasetyo_hadi yang ditautkan dengan akun @sufmi_dasco, Kamis.
"Diterima langsung oleh Presiden Indonesia ke-5 Ibu Megawati Soekarnoputri di Kediamannya beberapa hari lalu," demikian petikan keterangan foto di akun tersebut.
