Dunia perfilman Indonesia diwarnai konflik panas antara Badan Perfilman Indonesia (BPI) dan Festival Film Indonesia (FFI) 2025.
Suara.com - Permasalahan bermula dari dihilangkannya logo BPI dalam unggahan promosi resmi FFI 2025 oleh Komite FFI.
Langkah ini menuai respons keras dari BPI yang menyebutnya sebagai "pengkhianatan" terhadap kolaborasi yang telah terjalin lama.
Melalui akun media sosial resminya, BPI bahkan mencabut Surat Keputusan (SK) pembentukan Komite FFI dan menyatakan tidak lagi bertanggung jawab atas penyelenggaraan FFI 2025.
Langkah ini memunculkan pertanyaan besar soal legalitas dan keberlanjutan acara film bergengsi nasional tersebut.
Kritik Joko Anwar Terhadap Sikap BPI
Konflik antara FFI dan BPI tak luput dari perhatian sutradara kondang Joko Anwar.
Melalui unggahan media sosial, Joko melontarkan kritik pedas terhadap BPI yang dinilainya terlalu emosional atau baper dalam menangani masalah logo.
Sindiran Joko juga mengisyaratkan bahwa ada tindakan BPI sebelumnya yang kurang relevan dengan dunia film.
Baca Juga: Logonya Tak Dicantumkan, Badan Perfilman Indonesia Putus Hubungan dengan FFI: Ini Pengkhianatan
Salah satunya soal kerja sama dengan kepolisian, sehingga dianggap menyimpang dari visi utama lembaga ini.
"Pertama. Kerja sama dengan kepolisian. Lalu posting baper begini," kritik Joko Anwar seperti dikutip pada Sabtu, 14 Juni 2025.
"Something is seriously wrong with kepengurusan BPI saat ini. Kalian sehat?" lanjutnya menandai akun resmi BPI.
Komentar ini menjadi perbincangan luas, di mana sebagian menganggap Joko Anwar sedang membela FFI.
Namun tidak sedikit menilai bahwa kritik itu justru mengabaikan aspek legalitas dan fungsi kelembagaan BPI.
