Infografis
"Bayangin seorang anak kecil udah tau kalau DPR suka makan uang rakyat, gak malu dikatain yang akan jadi generasi baru," komentar netizen.
"Mereka malu gak sih diginiin sama anak kecil? Apa urat malunya udah dijual ya di shopee jadi udah pada gak ada gitu," tambah lainnya.
Gara-gara gaji dan tunjangan DPR RI naik
Rakyat semakin geram pada anggota dewan setelah mereka semua mendapatkan kenaikan tunjangan. Paling mencolok adalah tunjangan tempat tinggal sebesar Rp50 juta per bulan karena tak dapat rumah dinas.
Gaji dan tunjangan DPR RI pun akhirnya terungkap ke publik dan semakin membuat rakyat sakit hati. Mereka mendapatkan banyak tunjangan yang membuat hidup semakin sejahtera.
![Ilustrasi 575 anggota DPR RI. [Ist]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/08/21/14855-ilustrasi-575-anggota-dpr-ri-ist.jpg)
Padahal rakyat masih banyak yang menderita dan tak punya pekerjaan, atau lebih parahnya setiap hari belum tahu bisa makan atau tidak karena tak punya uang.
Saat ramai-ramai dikritik publik, anggota DPR RI malah semakin bikin geram dengan pernyataan-pernyataannya di media.
Salah satunya pernyataan anggota DPR RI, Deddy Sitorus. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan ini nyeletuk tak mau dibandingkan dengan rakyat.
Menurutnya, DPR tidak setara atau tidak bisa dibandingkan dengan rakyat jelata, tukang becak, atau buruh.
Baca Juga: 5 Fakta Karier Pasha Ungu, Dari Rocker ke Politisi Senayan Hingga Isu Hoax Mundur dari DPR
Baginya perbandingan tersebut adalah "sesat logika" atau justru ingin mengadu domba DPR dengan rakyat.
"Jangan samakan kami DPR dengan rakyat jelata," ucapnya dalam sebuah acara debat di TV.
Hal ini dinilai menunjukkan hilangnya empati dan jarak emosional antara wakil rakyat dan rakyat yang diwakilinya, terutama di tengah isu-isu kesejahteraan rakyat dan peningkatan fasilitas DPR.
Setelah pernyataannya menjadi kontroversial, dia memberikan klarifikasi pada publik.
Menurutnya, maksud dari pernyataannya adalah jika ingin membandingkan pendapatan DPR, perbandingannya harus dengan pejabat setingkat lainnya misalnya, direksi BUMN atau pejabat tinggi negara, bukan dengan rakyat jelata, karena jabatan DPR adalah jabatan politik yang memiliki beban tanggung jawab berbeda.
Kontributor : Tinwarotul Fatonah
