REGIONAL:
Lalu kejadianlah salah satunya di Pati di mana bupatinya mengakali dana yang tidak turun karena alasan efisiensi dari pemerintah dengan menaikkan PBB sebesar 250 persen.
Kenaikan PBB ini tentunya memicu amarah rakyat. Hal ini kemudian diperparah dengan adanya tunjangan-tunjangan yang diterima DPR, termasuk tunjangan rumah sebesar Rp50 juta sebulan.
"Lagi-lagi ini menggambarkan insensitive, disaat rakyatnya lagi susah, dengar wakilnya kayak gitu ya tentu gusar dong," tutur Pandji.
Belum lagi soal adanya anggota DPR yang mengeluh soal jarak jauh dan macet, padahal rakyat setiap hari bergulat dengan hal tersebut.
"Apa yang membuat lo merasa spesial sehingga lo bisa mendapatkan ini semua? Kalau lo bilang ya kan kita bikin undang-undang. That's your job," tegur Pandji.
"Everybody has jobs. I have jobs. Lo mau bilang menjadi anggota DPR membuat lo mulia dan lebih spesial? Enggak," lanjut Pandji geregetan.
Pandji Pragiwaksono menegur kalau anggota DPR tidak boleh merasa sok lebih penting daripada yang lain.
"Jangan merasa lebih penting, jangan merasa lebih spesial daripada yang lain. Menjadi anggota DPR ya adalah sebuah profesi aja," ujarnya.
Menurut pemain film Mendarat Darurat ini, wajar rakyat marah jika wakilnya tidak peduli dan sangat tidak sensitif dalam mengeluarkan pernyataan.
Untuk itulah Pandji berpesan kalau para pejabat, pemerintah, dan aparat tidak bisa lagi bertindak, berlaku, atau berkeputusan seakan-akan rakyat tidak mengerti apa-apa.
Lebih lanjut, artis kelahiran tahun 1979 ini berpendapat boleh-boleh saja ada efisiensi, tetapi dengan catatan jangan merugikan kepentingan rakyat.
"Mulai hari ini semua ucapan, semua tindakan, semua keputusan jangan merugikan rakyat. Lu mau efisiensi? Boleh, patokannya jangan ngerugiin rakyat," tegasnya.
"Itu pegawai honorer bukan itu yang lu pecat. Menteri lu jangan dikasih mobil, emang enggak punya? Semua menteri semua anggota DPR punya mobil punya rumah," tutur Pandji.
Pandji Pragiwaksono beropini kalau orang yang bisa menyisihkan adalah orang yang punya kelebihan.
Jadi yang harus kena efisiensi seharusnya adalah orang yang kaya, jangan rakyat kecil yang jadi korban.
"Kalau misalkan daerah lu enggak dapat duit dari anggaran pemerintah pusat, ya lu kreatif, ya lu berpikir kan lu kepala daerah. Kenapa jadi rakyat lu naikin PBB-nya 250 persen?" cecar Pandji.
"Kalau misalkan rakyat enggak ngerti sehingga menuntut DPR bubar, jangan lu tolol-tololin. Orang yang bisa menyisihkan adalah orang yang punya kelebihan. Itu aja susah banget. Masak enggak bisa?" sindirnya.
Kontributor : Yoeni Syafitri Sekar
TERPOPULER
