Infografis
- Cinema XXI hentikan penayangan video kinerja kabinet Prabowo per 15 September 2025, usai kontrak tayang satu minggu berakhir.
- Pihak bioskop menegaskan video tersebut merupakan Iklan Layanan Masyarakat (ILM), bukan promosi politik.
- Kontroversi ini memicu perdebatan publik soal batas etika antara ruang hiburan, pesan pemerintah, dan netralitas komersial.
Suara.com - Setelah menjadi episentrum perdebatan panas di jagat maya selama sepekan terakhir, kontroversi seputar penayangan iklan kinerja kabinet Presiden Prabowo Subianto di jaringan bioskop akhirnya mencapai titik akhir.
Cinema XXI secara resmi mengonfirmasi bahwa per hari ini, Senin, 15 September 2025, video yang memicu pro dan kontra tersebut tidak akan lagi diputar sebelum pemutaran film dimulai.
Keputusan ini menjadi jawaban atas kegelisahan dan kritik yang dilontarkan oleh banyak penonton yang merasa ruang hiburan mereka telah disisipi oleh pesan yang dianggap berbau politik.
Sebelumnya, media sosial memang diramaikan oleh keluhan penonton yang mengaku kecewa.
Mereka terkejut ketika layar bioskop, tepat sebelum film utama diputar, menayangkan video pendek berisi program-program andalan pemerintah.
Dalam tayangan tersebut, ditampilkan berbagai cuplikan kegiatan dan potongan pernyataan Presiden Prabowo.
Video itu juga memamerkan sejumlah aktivitas dari program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, serta narasi besar menuju visi Indonesia Emas 2045.
Bagi sebagian penonton, tayangan ini terasa tidak pada tempatnya dan mengganggu pengalaman menonton.
Menanggapi gejolak publik, Corporate Secretary Cinema XXI, Tri Wahyuni, memberikan klarifikasi yang menegaskan posisi perusahaan sekaligus mengakhiri spekulasi yang beredar.
Baca Juga: Polemik Video Capaian Prabowo Diputar sebelum Film, Berapa Tarif Pasang Iklan di Bioskop?
Dalam keterangan resminya, ia membenarkan bahwa pihaknya memang menayangkan video tersebut, namun menekankan bahwa penayangan itu berada dalam koridor kerja sama sebagai Iklan Layanan Masyarakat (ILM).
"Kami sampaikan bahwa Cinema XXI menyediakan ruang bagi penyampaian informasi publik dari pemerintah, dalam bentuk ILM," kata Tri Wahyuni kepada awak media pada hari Senin (15/9/2025).
Lebih penting lagi, ia meluruskan bahwa hilangnya iklan tersebut dari layar bioskop bukanlah respons mendadak atas tekanan publik. Sebaliknya, hal ini terjadi karena periode penayangannya memang telah berakhir sesuai dengan kesepakatan kontrak awal.
Dengan kata lain, penayangan iklan tersebut sejak awal sudah dijadwalkan untuk periode yang terbatas.
"Penayangan materi seputar kinerja sosial kabinet Presiden Prabowo merupakan ILM yang ditayangkan selama satu minggu, yakni dari tanggal 9 sampai 14 September 2025," jelasnya secara rinci.
Pernyataan ini secara efektif mengonfirmasi bahwa periode kontrak penayangan selama enam hari telah usai pada hari Minggu kemarin.
Oleh karena itu, penonton yang mengunjungi Cinema XXI mulai hari ini tidak akan lagi disambut oleh tayangan program pemerintah tersebut.
Meski demikian, berakhirnya penayangan iklan ini tidak serta-merta mengakhiri diskursus yang telah terlanjur bergulir.
Polemik ini telah berhasil memantik diskusi yang lebih luas di kalangan masyarakat mengenai batasan antara sosialisasi program pemerintah, pesan politik, dan ruang komersial yang seharusnya netral.
Pertanyaan mengenai etika dan transparansi, terutama terkait klaim pembiayaan yang disebut gratis, masih meninggalkan jejak dalam benak publik.
