Dokter Tifa Kembali Beraksi! Desak Prabowo Ungkap Fufufafa, Singgung Pasal Pemakzulan di UUD 1945

Suara.com - Tokoh kontroversial, Dokter Tifa, kembali menggemparkan jagat media sosial melalui platform X dengan sebuah cuitan yang ditujukan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam unggahannya pada Minggu (13/9/2025), ia secara terbuka menyarankan Prabowo untuk tidak lagi ragu membahas isu "Fufufafa" menjelang Oktober 2025, sebuah momentum yang ia anggap tepat.

Cuitan ini sontak menjadi sorotan publik bukan hanya karena isinya yang provokatif, tetapi juga karena Dokter Tifa secara gamblang merujuk pada Pasal 7A UUD 1945, yang mengatur tentang mekanisme pemakzulan presiden dan wakil presiden.

Meskipun tidak menyebut nama secara eksplisit, narasi yang dibangun kuat mengarah pada wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam unggahan yang sama, Dokter Tifa menuliskan desakannya dengan kalimat yang tajam dan tanpa basa-basi.

“Kalau tahun 2024 Presiden @prabowo masih sungkan bahas tentang Fufufafa. Maka saat ini, menjelang Oktober 2025 ini, adalah momentum yang tepat untuk Presiden @prabowo bahas siapa Fufufafa. Tidak usah sungkan lagi dengan anak kurang ajar tidak tahu adat ini. Pasal 7A UUD 1945 jelas menyatakan Presiden dan Wapres bisa dimakzulkan ketika terbukti melakukan perbuatan tercela.”

Lebih lanjut, ia juga menyinggung kembali trio yang menamakan diri "RRT", yakni Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan dirinya sendiri. Ia menyatakan kesanggupan trio tersebut untuk meneliti keabsahan ijazah SMA dan S1 seseorang, sebuah sindiran yang pernah ramai diarahkan kepada mantan Presiden Joko Widodo.

Tak berhenti di situ, Dokter Tifa juga mengumumkan rencana penerbitan buku berjudul Jokowi Son’s White Paper, yang ia sebut sebagai sekuel dari buku sebelumnya, Jokowi's White Paper.

Pasal 7A UUD 1945 yang dirujuk oleh Dokter Tifa memang menjadi landasan konstitusional untuk memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden.

Pasal tersebut menyatakan bahwa pemberhentian dapat dilakukan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau "perbuatan tercela".

Namun, penting untuk dicatat bahwa proses pemakzulan bukanlah perkara sederhana yang bisa dipicu oleh opini publik atau cuitan di media sosial.

Mekanismenya sangat kompleks dan harus melalui serangkaian tahapan ketatanegaraan yang resmi, dimulai dari usulan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK), hingga pengambilan keputusan final dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Hingga berita ini diturunkan, unggahan Dokter Tifa telah memicu beragam reaksi dari warganet, mulai dari yang mendukung hingga yang mengecam.

Sementara itu, belum ada tanggapan atau keterangan resmi dari pihak pemerintah maupun pihak terkait lainnya mengenai isi cuitan tersebut.