Infografis
Suara.com - Komentar komika Arie Kriting di media sosial justru menjadi sasaran kritik warganet saat menanggapi kontroversi yang menyeret nama musisi Sal Priadi.
Isu ini mencuat pada akhir Desember 2025, ketika foto lama kebersamaan Sal Priadi dan Sitok Srengenge kembali viral di platform X.
Publik bereaksi keras karena Sitok Srengenge memiliki rekam jejak dugaan kekerasan seksual pada 2013 terhadap seorang mahasiswi.
Melalui akun X miliknya, Arie Kriting menyampaikan pandangan soal maraknya perdebatan publik terkait kasus kekerasan seksual di internet.
Menurut Arie, keributan di media sosial terjadi karena negara dinilai gagal memberikan kepastian hukum bagi korban kekerasan seksual.
"Semua pertikaian sosmed mengenai kasus kekerasan seksual terjadi karena negara gagal memberikan kepastian hukum," tulis Arie Kriting pada Jumat, 2 Januari 2026.
Suami Indah Permatasari itu menilai lemahnya penegakan hukum membuat masyarakat saling berdebat dan mempertanyakan sikap satu sama lain di ruang digital.
"Berisiknya dapat, keadilannya tidak," lanjut Arie dalam cuitan yang kemudian memicu respons luas dari warganet.
Sejumlah warganet tidak sepakat dan menilai suara publik justru penting ketika keadilan hukum belum berpihak pada korban.
Baca Juga: Arie Kriting Sebut Rizky Febian dan Mahalini Pasangan Sempurna: Gak Akan Ada Konflik Royalti
"Apalagi kalau tidak berisik? Bukankah konsep no viral no justice berawal dari negara gagal menerapkan keadilan," tulis seorang warganet.
Perdebatan pun berkembang menjadi diskusi panjang antara Arie Kriting dan sejumlah pengguna media sosial lainnya.
Menanggapi kritik tersebut, Arie Kriting memberikan klarifikasi lanjutan agar pernyataannya tidak disalahartikan.
"Twit itu tidak ditujukan kepada yang setia bersuara melawan kasus pelecehan seksual," jelas Arie Kriting.
Sutradara film Kaka Boss tersebut menegaskan kemarahannya ditujukan pada lemahnya sistem hukum, bukan pada gerakan publik yang membela korban.
"Saya kesal lihat rakyat terus berada di posisi sulit karena lemahnya penegakan hukum atas isu-isu semacam ini," lanjutnya.
