REGIONAL:
- Ribuan warga Kalimantan Timur menggelar aksi "Kaltim Darurat" di Samarinda untuk memprotes kebijakan pemerintah provinsi yang dinilai tidak adil.
- Influencer Hanna Pertiwi turut mengkritik pengadaan barang mewah pejabat melalui media sosial saat berlangsungnya aksi unjuk rasa tersebut.
- Demonstran menuntut evaluasi kebijakan, penghentian praktik KKN, serta berhasil mendesak legislatif untuk segera mengaudit kinerja Gubernur Kalimantan Timur.
Suara.com - Ribuan masyarakat Kalimantan Timur menggelar aksi protes di Samarinda. Mereka menyuarakan kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah provinsi.
Aksi yang bertajuk "Kaltim Darurat" ini berlangsung riuh di depan gedung DPRD dan Kantor Gubernur. Massa menuntut keadilan atas nasib rakyat yang dinilai tidak terurus.
Salah satu influencer ternama asal Samarinda, Hanna Pertiwi, terlihat ikut berada di tengah kerumunan. Ia berbaur dan menyuarakan aspirasi bersama demonstran lainnya.
Hanna Pertiwi membawa poster sindiran. Menyoroti prioritas anggaran pemerintah daerah yang dianggap nyeleneh.
Poster tersebut membandingkan antara mendengarkan suara rakyat dengan pembelian kursi pijat.
Hal ini merujuk pada isu hangat mengenai pengadaan barang mewah di lingkungan pejabat.
"Dengerin suara rakyat (x). Beli kursi pijat ()," demikian foto yang hadir di feed Instagram, Selasa, 21 April 2026.
Melalui unggahan di media sosialnya, Hanna memberikan peringatan keras kepada pemangku kebijakan.
Ia menegaskan, rakyat tidak akan tinggal diam jika terus dipermainkan.
"Terus permainkan rakyatmu pak. Kita siap turun ke jalan lagi," tulis Hanna Pertiwi dalam keterangan fotonya.
![Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas'ud ditemui usai ikut rapat di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/4/2026). [Suara.com/Bagaskara Isdiansyah]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/04/07/61257-gubernur-kalimantan-timur-kaltim-rudy-masud.jpg)
Ada tiga poin utama yang menjadi tuntutan dalam aksi unjuk rasa kali ini.
Pertama adalah evaluasi total terhadap seluruh kebijakan pemerintah provinsi Kalimantan Timur.
Massa juga mendesak agar praktik KKN di wilayah tersebut segera dihentikan.
Terakhir, mereka meminta DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara total terhadap kinerja eksekutif.
Perjuangan tersebut tampaknya membuahkan hasil awal berupa penandatanganan dokumen.
Sebuah perjanjian untuk mengaudit kinerja Gubernur akhirnya disepakati oleh pihak legislatif.
Namun, ada kekecewaan yang tersisa karena ketidakhadiran Ketua DPRD dalam momen krusial tersebut.
Hanna Pertiwi membagikan ulang curhatan rekannya mengenai alasan ketidakhadiran sang ketua.
"Ditandatangi guys, perjanjian untuk DPRD mengaudit kinerja Gubernur. Oleh Wakil Ketua DPRD. Ketuanya di Magelang, seribu alasan nggak berani atau nggak mau datang," bunyi unggahan tersebut.
Aksi ini merupakan langkah awal dari rangkaian protes yang direncanakan oleh masyarakat.
Mereka berjanji akan terus mengawal jalannya pemerintahan demi kesejahteraan rakyat Kalimantan Timur.
TERPOPULER
