Syifa Hadju Nikah Pakai Wali Hakim, Sudah Tepatkah Secara Syariat?

Suara.com - Tepat pada Minggu kemarin, 26 April 2026, Syifa Hadju dan El Rumi resmi mengikat janji suci dalam sebuah prosesi akad nikah yang khidmat di Hotel Raffles, Kuningan, Jakarta Selatan.

Namun, di tengah kemeriahan dan doa yang mengalir, muncul sebuah diskusi menarik di kalangan publik mengenai penggunaan wali hakim dalam pernikahan tersebut.

Sebagaimana diketahui, dalam prosesi ijab kabul, bukan ayah kandung Syifa, Martinus Sudiryono, yang menikahkan putrinya.

Posisi tersebut digantikan oleh wali hakim dari Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini memicu pertanyaan bagi sebagian masyarakat, yakni bagaimana tinjauan syariat terkait kondisi ini?

Ayah kandung absen

Ketidakhadiran sosok ayah di momen sakral aktris berusia 25 tahun tersebut dikonfirmasi oleh pamannya, Adhyaksa Dault. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut bertindak sebagai saksi nikah dari pihak Syifa.

Ia membenarkan bahwa karena sang ayah berhalangan hadir, maka kewalian dialihkan kepada petugas negara.

"Iya (pakai wali hakim). Ya karena bapaknya nggak hadir kan," kata Adhyaksa Dault saat ditemui awak media usai acara.

Meskipun Adhyaksa mengaku tidak mengetahui secara detail mengenai keberadaan atau alasan pasti absennya Martinus Sudiryono, ia menjamin bahwa segala proses administrasi dan rukun agama telah terpenuhi.

"Ah saya nggak tahu (keberadaan ayah kandung Syifa), yang jelas tadi diwakilkan. Jadi enggak ada masalah kan, sah semua," tegas Adhyaksa untuk menepis keraguan publik.

Konsep Wali Hakim dalam Islam

Melansir NU Online, keberadaan wali dalam Islam adalah salah satu rukun nikah yang bersifat mutlak.

Tanpa wali atau izin dari pihak yang berhak, sebuah pernikahan dianggap tak sah. Secara urutan, wali nasab mulai dari ayah, kakek, saudara laki-laki, dan seterusnya, memiliki prioritas utama.

Namun, ada kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan hak kewalian tersebut berpindah kepada wali hakim.

Dalam kitab Al-Miftah li Babin Nikah, Al-Imam Abdurrahman As-Suyuthi merinci setidaknya ada 20 keadaan yang memperbolehkan penggunaan wali hakim. Beberapa di antaranya sangat relevan dengan konteks pernikahan di era modern.

Pertama, wali nasab sedang bepergian jauh. Jika wali nasab berada di tempat yang jauh, minimal sejauh jarak yang diperbolehkan untuk mengqashar salat, yakni sekitar 80-90 km atau lebih, dan tak bisa hadir, maka kewalian bisa diambil alih oleh wali hakim.

Kedua, ketiadaan wali. Di sini maksudnya ketiadaan secara murni, yakni memang tidak punya keluarga laki-laki, maupun secara syariat, di mana wali yang ada tak memenuhi syarat seperti masih kecil atau gangguan jiwa.

Ketiga, keberadaan wali. Jika keberadaan wali tak diketahui rimbanya atau tak jelas apakah masih hidup atau sudah meninggal, maka hakim bertindak sebagai wali setelah dilakukan upaya pencarian informasi.

Keempat, wali menolak. Jika wali nasab menolak menikahkan tanpa alasan syar'i yang jelas, padahal calon suaminya sudah sekufu (setara) dan pihak perempuan sudah rida. Kelima, wali sedang dipenjara.

Dalam kasus Syifa Hadju, petugas KUA yang bertindak sebagai wali hakim adalah pejabat resmi yang ditunjuk oleh Menteri Agama, sesuai dengan Pasal 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Hal ini sejalan dengan hadits Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa penguasa (sulthan) adalah wali bagi mereka yang tidak memiliki wali.

Melihat fakta-fakta yang ada, pernikahan Syifa Hadju dan El Rumi tetap sah secara hukum negara maupun hukum agama.

Absennya ayah kandung, selama ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara syar'i, memungkinkan penggunaan wali hakim sebagai solusi konstitusional dan religius.