REGIONAL:
- Muktamar ke-35 NU dijadwalkan berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang.
- Gus Miftah menegaskan bahwa pihak Istana menghormati kedaulatan ulama dan tidak akan melakukan intervensi dalam pemilihan pimpinan PBNU.
- Ia memperingatkan oknum tertentu agar tidak menjual nama Presiden demi kepentingan pribadi dalam bursa pemilihan jabatan organisasi.
Suara.com - Menjelang perhelatan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang dijadwalkan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, suhu organisasi mulai menghangat.
Menanggapi hal tersebut, Miftah Maulana Habiburrohman atau yang akrab disapa Gus Miftah, memberikan pesan menohok terkait isu intervensi kekuasaan.
Gus Miftah menegaskan bahwa pihak Istana, dalam hal ini Presiden, memberikan penghormatan penuh terhadap kedaulatan para ulama dan tidak akan ikut campur dalam bursa pemilihan Rais 'Aam maupun Ketua Umum PBNU.
Kembali ke Akar Sejarah
Pemilihan Tambakberas sebagai gelanggang Muktamar dinilai Gus Miftah sebagai langkah simbolis yang sangat kuat.
Tambakberas adalah tanah perjuangan KH Wahab Chasbullah, salah satu pendiri NU yang meletakkan fondasi kebangsaan dan keagamaan yang kokoh.
"Pilihan PBNU menetapkan Tambakberas adalah langkah kembali ke akar sejarah. Di tempat yang barokah ini, idealnya tidak boleh ada kotoran pragmatisme politik yang merusak udara pesantren," ujar Gus Miftah dalam keterangannya.
Istana Menghormati Marwah Ulama
Gus Miftah meyakini bahwa Presiden sangat memahami batas antara kekuasaan politik dan kedaulatan moral NU.
Menurutnya, sikap tidak mengintervensi adalah bentuk kearifan tertinggi dari seorang pemimpin negara.
"Istana sangat mengerti posisi. Menghormati marwah ulama bukan dengan cara ikut mengatur mereka, melainkan dengan memberikan ruang kedaulatan penuh bagi para kiai untuk menentukan masa depan jam’iyahnya," katanya.
Ia menambahkan bahwa bagi pemerintah, NU adalah "jangkar" dan penentu arah moral bangsa.
Mengintervensi NU sama saja dengan merobohkan tiang penyangga civil society yang selama ini menjaga kesejukan di Indonesia.
Sentilan untuk "Pemburu Restu"
Namun, Gus Miftah juga memberikan peringatan keras kepada pihak-pihak yang mencoba memancing di air keruh.
Ia menyoroti adanya oknum yang bergerak di "bawah tanah" dengan menjual nama Istana demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
"Sangat tidak elok jika masih ada pihak-pihak yang berbisik di lorong-lorong Muktamar, lalu menjual nama Istana. 'Sudah dapat restu,' katanya. Atau, 'Ini titipan Pusat,' bisiknya. Klaim semacam itu bukan hanya kurang etis, tetapi juga menodai kehormatan Presiden," ucap pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji ini.
Ia meminta para pemburu jabatan dan provokator untuk berhenti mengerdilkan forum suci Muktamar menjadi sekadar arena perebutan pengaruh politik praktis.
Terlebih, jika figur yang dijajakan dianggap kurang memiliki kapasitas dan rekam jejak yang memadai untuk memimpin organisasi sebesar NU.
Pesan Hadratussyaikh: Kepemimpinan adalah Amanah
Menutup pernyataannya, Gus Miftah mengutip pesan mendalam dari kitab Adabul 'Alim wal Muta'allim karya Hadratussyaikh KH Hasyim Asy'ari: "Man thalaba al-riyasata fadhahahu Allahu" (Siapa yang ambisius mengejar jabatan kepemimpinan, maka Allah akan menghinakannya).
Ia mengingatkan bahwa kepemimpinan di NU bukanlah sesuatu yang harus diperebutkan (dithalab), melainkan amanah berat yang didasarkan pada pengabdian (khidmah).
"Muktamar di Tambakberas harus menjadi panggung yang gembira, bersih dari transaksional, dan bermartabat. Biarlah para kiai sepuh dan muktamirin memutuskan dengan nurani jernih, tanpa perlu dikotori oleh dagang pengaruh yang stensilan," tuturnya.
TERPOPULER
