Mahasiswa Papua Gelar Unjuk Rasa Tolak Penambangan Blok Wabu

Rabu, 09 Februari 2022 | 14:27 WIB

Massa yang tergabung dalam Front Mahasiswa Papua Jawa dan bali menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (9/2/2022). [Suara.com/Alfian Winanto]
Massa yang tergabung dalam Front Mahasiswa Papua Jawa dan bali menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (9/2/2022). [Suara.com/Alfian Winanto]
Massa yang tergabung dalam Front Mahasiswa Papua Jawa dan bali menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (9/2/2022). [Suara.com/Alfian Winanto]
Massa yang tergabung dalam Front Mahasiswa Papua Jawa dan bali menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (9/2/2022). [Suara.com/Alfian Winanto]
Massa yang tergabung dalam Front Mahasiswa Papua Jawa dan bali menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (9/2/2022). [Suara.com/Alfian Winanto]
Massa yang tergabung dalam Front Mahasiswa Papua Jawa dan bali menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (9/2/2022). [Suara.com/Alfian Winanto]
Massa yang tergabung dalam Front Mahasiswa Papua Jawa dan bali menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (9/2/2022). [Suara.com/Alfian Winanto]
Massa yang tergabung dalam Front Mahasiswa Papua Jawa dan bali menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (9/2/2022). [Suara.com/Alfian Winanto]

Suara.com - Massa yang tergabung dalam Front Mahasiswa Papua Jawa dan bali menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (9/2/2022). Dalam tuntutannya, mereka menolak segala bentuk pembahasan terkait penambangan emas Blok Wabu di Intan Jaya Papua.

Mereka juga mendesak DPR RI untuk segera menyurati menteri SDM untuk mencabut perjanjian tambang Blok Wabu dan segera membentuk tim untuk masyarakat di Intan Jaya Papua.

Menghentikan penggunaan aparat militer berlebihan demi kepentingan keamanan bisnis tambang Blok Wabu dan penggunaan fasilitas sekolah sebagai markas operasi.

Selain itu, mereka juga meminta agar pihak kepolisian untuk menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis HAM Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fatia Mulidiyanti. [Suara.com/Alfian Winanto]