SUARA GARUT - Isu Garut Bangkrut kini terus mendapat respon dari berbagai kalangan, salah satunya datang dari Garut Goverment Watch (GGW).
GGW menilai, justru yang terjadi saat ini adalah cenderung melakukan pemborosan anggaran.
Salah satu yang disoroti GGW, yakni anggaran perjalanan dinas di setiap instansi.
GGW memandang tinginya anggaran perjalanan dinas, seperti di Dinas Pendidikan, Kesehatan dan Sekretariat Daerah Kabupaten Garut.
Berdasarkan data GGW, Jumlah dana yang disiapkan mencapai lebih dari satu miliar rupiah.
Dinas Pendidikan menyiapkan anggaran sebesar Rp 1,9 miliar, Sekretariat Daerah sebesar 2,8 miliar.
Sedangkan untuk Dinas Kesehatan sebesar Rp 2,7 miliar. Jumlah itu belum termasuk di tiap Puskesmas yang anggarannya berkisar antara Rp 50-100 juta.
Dana yang cukup besar itu hanya untuk membiayai perjalanan dinas masing-masing Instansi di dalam kota.
"Jangan bilang Garut akan bangkrut, anggaran sekarang saja masih ada indikasi upaya korupsinya," kata Sekjen GGW Agus Sugandi, pada garut.suara.com, Minggu, (09/04/2023).
Baca Juga: Indra Sjafri Pilih 28 Pemain Muda untuk Gothia Cup 2023 di Swedia
Sebesar apapun anggarannya, kata Agus Sugandi, jika pengelolaannya tidak baik, pasti akan kurang.
Agus mengatakan, perbaikan yang harus dilakukan saat ini yakni mental para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Garut.
Sehingga anggaran yang telah diberikan pemerintah pusat baik dana alokasi umum (DAU) maupun dana alokasi khusus (DAK), tepat sasaran dalam pelaksanaannya.
"Jangan sampai modus-modus korupsi itu masih nampak sebagai upaya menyerap anggaran dari pusat," tandasnya.
Sebelumnya Bupati Garut Rudy Gunawan, mengeluhkan pemerintah daerah mengalami kekurangan anggaran akibat banyaknya pengangkatan pegawai dengan perjanjian Kerja (PPPK), pada tahun ini.
"Bahkan untuk tagihan listrik sekalipun tidak sanggup membayarnya," Ujar Bupati seperti ditirukan Afus.(*)
